Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah purnawirawan militer, budayawan, hingga elite politik mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) pada Sabtu (9/3/2024).
Deklarasi pendirian Sekber F-PDR ini diikuti oleh sejumlah tokoh seperti eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna, eks Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
Lalu, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, Mayor Jenderal (Purn) TNI sekaligus politisi PDIP TB Hasanuddin, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, budayawan M. Sobary, dan sejumlah tokoh lainnya.
Sekretaris Eksekutif F-PDR Rudy S. Kamri memimpin deklarasi ini di Sekretariat F-PDR, Jl. Diponegoro No 72, Menteng, Jakarta Pusat. Dia mengklaim F-PDR tidak ada di bawah kelompok kepentingan atau partai politik tertentu.
Mereka, sambungnya, hanya merasa khawatir dengan masa depan Indonesia pasca-Pemilu 2024. F-PDR berpendapat Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah.
"Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilu 2024 adalah praktik nyata dari abuse of power [penyelagunaan kekuasaan] yang dilakukan Presiden Jokowi baik cara secara langsung maupun tidak langsung," ujar Rudy membacakan deklarasi.
Baca Juga
Mereka merasa Jokowi secara nyata berpihak kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Jokowi diyakini telah gunakan alat-alat negara dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral pihak tertentu.
Oleh sebab itu, Sekber F-PDR membuka ruang bagi siapa individu yang ingin berjuang bersama-sama mewujudkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, dan memastikan netralitas negara.
Sekber F-PDR ingin dijadikan pusat koordinasi, komunikasi, dan perlawanan secara terukur lewat jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat.
"Berkaitan dengan hal tersebut, maka Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi akan mengadakan mimbar bebas di Rumah Perjuangan ini. Mimbar Bebas ini akan menjadi pusat penyampaikan keprihatinan atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang seluruh pihak untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan umat, bangsa, dan negara," tutup Rudy.
