Mahfud Tegaskan Hak Angket Bukan untuk Batalkan Hasil Pemilu, Tapi...

Binsis.com, JAKARTA — Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md kembali menegaskan bahwa apa pun yang dihasilkan hak angket tidak akan bisa membatalkan hasil Pemilu 2024. Sengketa pemilu, sambungnya, diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan dengan hak angket DPR.

Pernyataan itu disampaikan Mantan Menko Polhukam ini melalui cuitan di akun media sosial X (sebelumnya Twitter), @mohmahfudmd, pada Jumat (8/3/2024).

"Saya sendiri selalu menegaskan, bahwa apa pun hasil angket tak bisa membatalkan hasil Pilpres. Kesahan Pilpres scr hukum terletak di KPU dan putusan MK, sama sekali tak ada hubungan dgn angket," tulisnya.

Namun, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan bahwa hak angket memiliki tujuan lain dalam negara demokrasi. Untuk itu, dia mengutip pernyataan mantan wakil presiden Jusuf Kalla, bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia.

Di situ, dia coba mengulas sejumlah pernyataan JK ketika jadi pembicara utama di acara Election Talk #04 FISIP UI pada Kamis (7/3/2024) kemarin.

“JK juga mengatakan sejak pemilu pertama tahun 1955, Pemilu 2024 ini terburuk. Kita harus hindari bertemunya krisis politik dan krisis ekonomi karena kalau itu terjadi bisa menimbulkan huru-hara besar,” cuit Mahfud.

Mahfud juga mengutip JK ihwal pentingnya penggunaan hak angket DPR untuk klarifikasi berbagai dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Jika tidak maka ditakutkan demokrasi akan rusak karena pemilu tidak akan berguna lagi.

“Mengapa? Karena akan timbul kebiasaan ke depannya bahwa yang akan menang pemilu hanya kelompok yang berkuasa dan banyak uang,” jelas Mahfud.

Sebelumnya, JK menilai Pemilu 2024 merupakan ajang pemilu terburuk, bukan hanya sejak Era Reformasi bahkan dalam sejarah Indonesia.

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini [Pemilu 2024] adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak '55 [pemilu pertama]," ujar JK di acara Election Talk #4 di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, Kamis (7/3/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini berpendapat, Pemilu 2024 merupakan pemilu yang diatur oleh minoritas yaitu segelintir orang yang punya sumber daya melimpah. Dia pun khawatir sistem seperti itu menjadi suatu kebiasaan dalam demokrasi Indonesia.

"Apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel