Bisnis.com, DEPOK — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya terima banyak intimidasi agar tidak menggulirkan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hasto membantah PDIP terpecah soal penyelenggaraan hak angket sehingga tidak serius mewujudkannya di parlemen. Hanya saja, sambungnya, diciptakan banyak rintangan untuk batalkan penggunaan hak angket tersebut.
"Karena muncul juga banyak intimidasi, misalnya apa yang dilakukan pengaduan terhadap Pak Ganjar Pranowo [ke KPK]. Itu tidak terlepas dari upaya-upaya untuk menghambat hak angket tersebut. Jadi banyak jalan terjal yang memang diciptakan," ungkap Hasto usai acara Election Talk #4 di FISIP UI, Depok, Kamis (7/3/2024).
Dia bingung dengan pihak yang takut dengan wacana hak angket. Jika memang Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan adil maka tidak perlu ada yang ditakuti.
Hasto menjelaskan, PDIP sedang melakukan kajian naskah akademik untuk mengajukan hak angket. Bahkan, PDIP tidak hanya merencanakan pengguliran hak angket penyelenggaraan pemilu.
"Kan cukup banyak opsi, ada opsi sidang di MK, ada hak DPR RI. Itu sedang dikaji oleh tim khusus," jelasnya.
Baca Juga
Menurutnya, dimensi dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat luas mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan APBN, intimidasi, dan lain sebagainya. Oleh sebentar itu perlu waktu untuk menyempurnakan kajiannya.
Hasto menyatakan, pihaknya sudah menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TMS). Dengan demikian, PDIP juga melakukan komunikasi dengan pihak lain untuk konsolidasi ihwal perlawanan kecurangan pemilu itu.
"Kami terus melakukan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam menyikapi hal ini. Bahkan tadi kan juga ada Pak Sudirman Said yang mewakili pasangan 01, kami banyak juga diskusi dengan Pak Sudirman Said," katanya.
