Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto menegaskan pendidikan di Universitas Republik Indonesia tidak akan menjadi syarat wajib untuk promosi jabatan di pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Meski demikian, keikutsertaan dalam program tersebut akan menjadi nilai tambah atau credit point bagi pesertanya.
Donny menyampaikan hal itu usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
"Ya ini menjadi suatu credit point lah bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini," kata Donny saat ditanya apakah pendidikan di URI akan menjadi syarat kenaikan jabatan.
Dia menegaskan pendidikan di URI tidak bersifat wajib karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengikutinya. Pemerintah juga tetap memberikan kebebasan bagi lulusan sekolah menengah untuk memilih melanjutkan pendidikan di URI maupun di perguruan tinggi lain.
Donny menjelaskan URI merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bergelar, berbeda dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang berfokus pada pendidikan singkat (short course). Pada tahap awal, URI hanya akan membuka program sarjana (S1), sedangkan program magister (S2) direncanakan dikembangkan pada masa mendatang.
Baca Juga
Menurutnya, lulusan URI akan memperoleh gelar akademik sesuai program studi yang ditempuh. Pemerintah juga masih menyusun jumlah fakultas dan program studi yang akan dibuka.
Seluruh mahasiswa URI dipastikan memperoleh beasiswa, sementara universitas tersebut juga akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi unggulan di luar negeri.
Fokus Tanamkan Nasionalisme
Donny menegaskan pembentukan URI bukan karena pemerintah menilai lulusan perguruan tinggi saat ini kurang kompeten. Lembaga tersebut didirikan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, karakter, dan kepemimpinan calon pemimpin Indonesia.
"Intinya kita ingin meningkatkan ke depannya supaya mereka punya wawasan kebangsaan, cinta tanah air," ujarnya. Dia berharap para lulusan URI mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Selain menyelenggarakan pendidikan tinggi, URI akan menjadi bagian dari ekosistem pengembangan sumber daya manusia nasional yang mencakup Sekolah Unggulan Garuda, aparatur sipil negara (ASN), serta pegawai BUMN melalui program Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Namun, Donny menegaskan URI hanya akan mengelola Sekolah Unggulan Garuda, sedangkan SMA lain tetap berada dalam sistem pendidikan nasional yang berlaku.
Untuk penerimaan mahasiswa, URI akan membuka mekanisme seleksi mandiri yang konsepnya menyerupai Universitas Pertahanan (Unhan). Donny pun berharap pembentukan URI dapat melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan bangsa di masa depan.
"Kami mohon doa dan dukungannya dari rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden ini bisa membuahkan hasil pemimpin Indonesia di masa depan," tandas Donny.
