Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan belum terima informasi terkait dugaan adanya aparat keamanan yang mengintimidasi warga dan petugas di tempat pemungutan suara (TPS) ketika hari pencoblosan Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui, dari hasil pengawasan selama hari pemungutan suara, ada sejumlah intimidasi. Meski demikian, belum ada laporan intimidasi itu dari aparat keamanan.
"Sampai saat ini tidak ada, belum ada informasi itu [aparat lakukan intimidasi]," jelas Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Dia mencontohkan, salah dua daerah yang terjadi intimidasi adalah Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Di situ, ada oknum-oknum yang mengintimidasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga pengawas TPS dengan merusak kotak dan surat suara.
Pelakunya sendiri dari berbagai pihak, bahkan termasuk calon legislatif (caleg) peserta pemilu. Bagja mengatakan pihaknya sudah beri pengertian kepada pelaku.
"[Pelaku intimidasi] ya bisa tim, kemarin ada caleg-caleg kan, kemudian ada mungkin masyarakat, yang mungkin detailnya kita belum tahu. Tapi kita minta kepada teman-teman, warga negara, masyarakat, agar menghormati proses," jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkapkan di 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS. Jumlah tersebut merupakan intimidasi yang dilakukan saat proses pemungutan suara.
Pihaknya juga mendapati upaya serupa dalam proses penghitungan suara. Terkait hal ini, Bawaslu tengah melakoni penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, serta pemungutan-penghitungan suara lanjutan dan susulan.
