Bisnis.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) mengklarifikasi isu program makan siang gratis dari paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dimulai pada 2029.
Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa program tersebut bakal dimulai setelah Prabowo-Gibran dipastikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Isu yang menyebutkan Program Makan Siang dan Susu Gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).
Dia juga mengaku bahwa pernyataan dirinya telah diatur menjadi seolah-olah dirinya menyatakan program makan siang dari paslon 02 itu bakal terlaksana pada 2029 atau empat tahun setelah pelantikan.
“Pernyataan saya di awal bulan Desember dipotong dan dihilangkan konteksnya, seolah-olah saya menyatakan bahwa Program Makan Siang dan Susu Gratis baru terlaksana pada 2029," tuturnya.
Pada intinya, Budisatrio menyampaikan bahwa program makan gratis ini bakal dilakukan secara bertahap dengan target sebanyak 82,9 juta anak akan merasakan manfaatnya pada 2029.
Baca Juga
“Lalu di tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima Program Makan Siang dan Susu Gratis pada Tahun 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, menyampaikan pemerintah akan berusaha mengerek penerimaan negara, dalam hal ini pajak untuk merealisasikan janji kampanye Prabowo.
Selain itu, dia juga menyebutkan Prabowo akan memangkas subsidi energi, termasuk di dalamnya BBM, untuk mendanai program makan siang gratis senilai Rp400 triliun.
“Kami akan membiayai program ini [makan siang gratis] dengan memangkas subsidi yang tidak dibutuhkan,” ungkapnya dalam wawancara khusus bersama Bloomberg Television, dikutip Jumat (16/2/2024).
Eddy menjelaskan pasalnya saat ini 80% subsidi yang digelontorkan tidak tepat sasaran. Sebanyak 80% dari anggaran subsidi Rp350 triliun atau sekitar Rp280 triliun mengalir ke masyarakat kelas menengah hingga atas.
