Bisnis.com, JAKARTA - Civitas Academika Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Cawang, Jakarta Timur menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Khususnya, yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip moral etika demokrasi kemanusiaan dan keadilan sosial terutama yang mengancam perpecahan bangsa," kata Rektor UKI Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono.
Mereka menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif demi terciptanya Pemilu 2024 yang damai.
"Ini untuk menentukan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Dhaniswara juga mengimbau para pejabat penyelenggara negara, yakni aparatur sipil negara (ASN) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan kepolisian untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan etika moral.
Serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik tertentu.
Mereka juga mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serupa tindakan yang mengekang maupun menindas kebebasan berekspresi dalam Pemilu 2024.
Dhaniswara juga mengajak elemen masyarakat maupun civitas academika untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).
"Hal itu demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mementingkan kesejahteraan rakyat mulai dari persiapan pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pemungutan suara," kata dia.
Selain UKI, puluhan civitas akademika juga telah menyatakan sikap yang kurang lebih sama. Jauh sebelumnya, Forum Pemred telah menyerukan hal serupa.
Forum Pemred melihat banyak hal yang mengejutkan publik, terutama dalam penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Mahkamah Konstitusi/MK) dan juga dalam menjalankan etika-etika demokrasi, terutama yang dilakukan Presiden, para menteri, dan juga para ketua umum partai politik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional.
Kepada Jokowi, Forum Pemred meminta untuk fokus dan berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan, ekonomi serta sosial kemasyarakatan sampai berakhirnya masa kerja pemerintahan pada Oktober 2024. Selain itu, Kepala Negara juga diminta melakukan konsolidasi nasional, agar kehidupan bernegara kembali normal dan kualitas demokrasi Indonesia makin membaik.
Baca Juga
Jokowi juga diharapkan menjaga integritas dan netralitas terhadap semua calon kontestan pemilu, menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest), berlaku adil dan mengayomi semua peserta pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan menghentikan manuver dalam upaya memenangkan salah satu calon, demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas dan rahasia.
