Bisnis.com, JAKARTA – Akademisi Universitas Brawijaya (UB) turut menuntut agar pemerintah bersikap netral menjelang gelaran Pemilu 2024, Senin (6/2/2024).
Dalam pembacaan pernyataan sikap di depan Gedung Rektorat UB, Kota Malang, Jawa Timur, Sekretaris Dewan Profesor UB Sukir Maryanto menjelaskan 8 poin yang menjadi tuntutan pihaknya dalam menyikapi situasi demokrasi terkini.
“Civitas academica Universitas Brawijaya menyatakan sikap, satu, mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis,” katanya, membacakan sikap atas nama Dewan Profesor dan civitas academica UB, Selasa (6/2/2024).
Poin kedua dalam pernyataan sikap tersebut adalah mengimbau pemerintah, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik, sehingga hukum alpa dari nilai-nilai norma dan etika.
Berikutnya, poin ketiga berisi imbauan agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, hingga kecamatan dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi dengan mengedepankan netralitas dan menjaga suasana agar Pemilu 2024 berjalan sesuai asas luber dan jurdil.
“Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan,” sambungnya.
Baca Juga
Dalam poin keempat, civitas academica UB juga mengimbau agar TNI, Polri dan ASN bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman. Hal serupa juga disampaikan dalam poin kelima yang menghimbau agar para penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat.
Sukir kemudian membacakan poin keenam yang mengimbau calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, serta tidak melakukan money politics.
“Tujuh, mengimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada ruhnya. Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan. Dan yang terakhir, nomor delapan, mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga kententeraman dan ketertiban selama penyelenggaraan pemilu, demi persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya.
Pernyataan sikap Universitas Brawijaya ini menambah panjang daftar kampus dan perkumpulan akademisi yang menuntut penegakan demokrasi menjelang berlangsungnya pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
Gelombang tuntutan dari kalangan intelektual ini mulai bergulir sejak akhir Januari lalu, tepatnya ketika civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) mendeklarasikan Petisi Bulaksumur sebagai respons keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (31/1/2024).
Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat puluhan kampus yang telah menyuarakan hal serupa hingga hari ini, Selasa (6/2/2024). Sejumlah perguruan tinggi lainnya disebut juga akan menyampaikan pernyataan sikap resmi dalam beberapa hari ke depan.
