Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin turut mengomentari kritik dan aksi dari puluhan civitas akademika kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggaran etik hingga netralitas pada Pemilu 2024.
Orang nomor dua di Indonesia menilai bahwa pernyataan-pernyataan dari berbagai universitas tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
“Dinamika politik apa pun, [kami] Pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” tegasnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Selasa (6/2/2024).
Lebih jauh, Wapres Ke-13 RI itu berharap, ini bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi hanya merespons singkat terkait dengan suara moral yang dilontarkan oleh para akademisi dari sejumlah kampus yang ingin presiden bersikap netral dan menjaga proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.
Kepala Negara menyebut bahwa setiap kritik dan sikap yang disampaikan merupakan hak demokrasi yang harus dihargai.
Baca Juga
“Itu hak demokrasi yang harus kita hargai,” kata Jokowi dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/2/2024).
Pada kesempatan yang lain Jokowi juga menyampaikan hal yang sama. Dia mempersilakan bagi setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.
“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” pungkas Jokowi.
Di sisi lain, Koordinator Staf Ahli Istana Ari Dwipayana mengungkapkan bahwa kritik dari akademisi dari sejumlah pelosok tanah air tersebut merupakan bagian dari strategi politik partisan.
"Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang wajar. Apalagi dengan strategi politik partisan untuk kepentingan elektoral," tandas Ari.
