Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan siapa sosok penggantinya.
Seperti diketahui, Mahfud hari ini resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Jokowi, Kamis (1/2/2024).
"Karena saya belum tahu siapa yang akan menggantikan, jadi saya juga tidak menyiapkan pesan untuk Menko Polhukam [baru]. Silakan saja setiap menteri itu menurut saya nanti akan dibekali sendiri oleh Presiden," katanya pada konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku selalu mendapatkan pembekalan dalam setiap pekerjaan barunya selama 4,5 tahun menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Misalnya, ketika mengisi jabatan sementara sebagai Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika.
"Kecuali nanti menteri barunya tanya kepada saya, saya tentu akan terbuka dengan senang hati. Tetapi kalau siapa nama-nama yang cocok untuk menggantikan itu sama sekali saya hindari untuk bicara karena itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden, menyangkut prefesionalisme dan konstelasi politik yang diinginkan oleh Presiden" ujarnya.
Kendati demikian, Mahfud sebelumnya memaparkan bahwa terdapat tiga tugas Menko Polhukam yang harus dilanjutkan sampai tuntas karena merupakan Instruksi Presiden (Inpres).
Tiga tugas tersebut meliputi Satgas Hak Tagih Negara terhadap BLBI yang baru mencapai sekitar Rp35,7 triliun atau 31,8%; penyelesaian terhadap 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu; serta RUU Mahkamah Konstitusi yang merupakan revisi inisiatif DPR.
Adapun Mahfud telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam ke Presiden Jokowi sore ini, Kamis (1/2/2024). Surat itu diserahkan usai Presiden tiba di Jakarta setelah dinas di luar kota.
Mahfud akan resmi berhenti dari Kabinet Indonesia Maju usai penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentiannya.
