Bisnis.com, JAKARTA — Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengingatkan terkait etika usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan seorang kepala negara dan pemerintahan boleh memihak dan berkampanye ke salah satu calon presiden dan wakil presiden.
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mengakui bahwa tidak aturan perundangan-undangan yang melarang seorang presiden berpihak maupun berkampanye. Apalagi, lanjutnya, seorang presiden kembali maju untuk periode kedua.
"Apabila dia seorang inkumben dan juga dia mencalonkan kembali, artinya kan dia mengampanyekan dirinya kembali. Artinya apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak salah secara Undang-undang," ujar Chico dalam keterangan video kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).
Meski demikian, dia mengingatkan kini situasinya berbeda. Chico mengatakan, putra sulung Jokowi maju dalam ajang Pilpres 2024 yaitu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Oleh sebab itu, dia berpendapat masyarakat akan menganggap keberpihakan Jokowi sebagai sikap mementingkan keluarga sendiri daripada orang banyak.
"Ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme, dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," jelas Chico.
Baca Juga
Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.
“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.
