Bisnis.com, JAKARTA - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango merasa kecewa dengan penyelenggaraan debat pertama calon presiden (capres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023).
Nawawi menyebut, dirinya telah meluangkan waktunya untuk hadir langsung menyaksikan debat perdana untuk mendengarkan gagasan para Calon Presiden (Capres).
Namun, dia menilai debat capres yang digelar kemarin tidak menghasilkan suatu gagasan besar terhadap masa depan pemberantasan korupsi.
"Semalam saya ikut juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi enggak yang bisa ditawarkan oleh beliau," jelasnya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Pimpinan komisi antirasuah itu mengatakan bahwa materi yang dipaparkan oleh para capres hanya sebatas menguatkan KPK, tetapi tidak merinci langkah kongkret yang akan diambil.
"Saya jadi nyesal kenapa harus bermacet-macet semalam," ujar mantan hakim itu.
Baca Juga
Adapun ketiga pasangan calon (paslon) Pilpres 2024 mengeklaim akan menguatkan KPK sebagai salah satu misi pemberantasan korupsi. Berikut visi-misi ketiga paslon terkait dengan pemberantasan korupsi:
1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Pemberantasan korupsi masuk ke dalam Misi ke-8 paslon yang menyebut diri mereka AMIN itu. Terdapat tujuh poin misi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diusung paslon nomor urut 1 itu.
Pertama, menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor IPK Indonesia, yang membaik dari 34 pada 2022 ke kisaran 44-46 pada 2029. Kedua, memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta.
Ketiga, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN. Keempat, mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain.
Kelima, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi. Keenam, memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih.
Ketujuh, memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.
2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Adapun misi pemberantasan korupsi pada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berada pada misi ke-7 Presiden dan Wakil Presiden atau 8 Misi Asta Cita.
Dalam penjelasan misi tersebut, Prabowo-Gibran menyebut akan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif.
Keduanya juga menyebut akan menjamin nihilnya intervensi pada KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Tidak hanya itu, pemberantasan korupsi juga akan diprioritaskan pada sektor yang mempunyai korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak.
Beberapa hal lain yang turut disinggung oleh Prabowo-Gibran sebagai misi pemberantasan korupsi di antaranya seperti edukasi antikorupsi, pengendalian korupsi pada sistem logistik nasional, serta memperluas dan memperkuat penggunaan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga disebut dalam 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran yang ke-4. Dikutip dari dokumen visi-misi mereka yang diserahkan ke KPU, Prabowo-Gibran menilai pemberantasan korupsi harus seimbang antara pencegahan dan penindakan, serta dilakukan secara terstruktur.
Pemberantasan korupsi, sesuai dengan visi-misi paslon nomor urut 2 itu, yakni menitikberatkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan asset recovery. Hal itu dinilai akan memberikan manfaat ekonomi yang merata dan efisien untuk negara.
3. Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Sementara itu, pemberantasan korupsi juga menjadi fokus utama bagi paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Paslon nomor urut 3 itu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai fondasi dari Misi 8 gerak Cepat untuk menjadikan Visi Misi Menuju Indonesia Unggul.
Adapun fondasi dimaksud yakni ketersediaan anggaran, pemberantasan korupsi, serta digitalisasi birokrasi.
Sementara itu, Misi 8 Gerak Cepat Ganjar-Mahfud yang dibangun dari pemberantasan korupsi itu yakni mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian; mempercepat pengusaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
Kemudian, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan sistem digital nasional, serta mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
Lalu, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional, serta mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
