Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nasdem dan PKB Jadi Koalisi Prabowo, Jatah Menteri Golkar Cs Bakal Berkurang?

Pakar meyakini jatah menteri Golkar Cs di Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak akan berkurang meskipun PKB dan Nasdem merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Aprianus Doni Tolok, Sholahuddin Al Ayyubi
Selasa, 30 April 2024 | 08:02
Nasdem dan PKB Jadi Koalisi Prabowo, Jatah Menteri Golkar Cs Bakal Berkurang? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkunjung ke rumah pribadi Prabowo Subianto di Jl. Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan pada sore ini, Kamis (25/4/2024). / BISNIS - Sholahuddin Al Ayyubi
Nasdem dan PKB Jadi Koalisi Prabowo, Jatah Menteri Golkar Cs Bakal Berkurang? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkunjung ke rumah pribadi Prabowo Subianto di Jl. Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan pada sore ini, Kamis (25/4/2024). / BISNIS - Sholahuddin Al Ayyubi

Bisnis.com, JAKARTA - Seluruh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak perlu khawatir jatah kursi menterinya berkurang jika Nasdem dan PKB merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pakar politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyakini bahwa Prabowo-Gibran bakal membagikan kursi menteri secara merata ke seluruh partai politik yang sudah berkoalisi sejak awal maupun yang bergabung belakangan.

"Jadi saya yakin tidak akan ada dampak terhadap jatah kursi partai lain ya. Semua pasti bakal dibagi secara rata," tuturnya di Jakarta, Senin (29/4).

Terlebih menurut Adi, jika Partai Nasdem dan PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal tersebut diyakini tidak akan mengurangi jatah menteri partai pendukung.

"Jikapun Partai Nasdem dan PKB ikut join [koalisi], pasti tidak akan menggangu jatah partai pendukung Prabowo," katanya.

Maka dari itu, Adi mengimbau semua partai politik agar tidak gaduh berebut kursi menteri. Alasannya adalah, pembagian kursi menteri untuk partai politik merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi jangan gaduh, tenang saja. Semua itu hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," ujarnya.

Harapan Golkar

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku bahwa pihaknya memiliki harapan akan mendapat jatah jumlah kursi proporsional di dalam kabinet selanjutnya.

Menurutnya, kadernya siap untuk turut serta atau kontribusi di dalam pemerintahan pasangan calon (paslon) terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini dia sampaikan usai melakukan silaturahim dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Kamis (25/4/2024).

"Ya kami [Golkar] harapkan bisa mendapatkan kursi yang proporsional, yang baik," ujarnya kepada wartawan.

PKB Tak Minta Jatah Menteri

Pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bermakna lebih luas dari sekadar pernyataan lisan dukungan terhadap pemerintahan mendatang. 

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa dukungan partainya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tak bersyarat.  Dia pun menepis bahwa PKB telah melakukan pembahasan terkait pembagian kursi menteri dengan Prabowo.

"Tidak ada, tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri, dan dari dulu PKB setiap koalisi juga tidak pernah membahas syarat dan bagi-bagi kursi, demikian juga Pak Prabowo ketika ke PKB enggak ada," ucapnya, Jumat (26/4/2024).

Jazilul menyebut pertemuan Prabowo dengan Muhaimin hanya untuk menyatukan pemikiran terkait kondisi bangsa.

"Jadi hanya menyamakan kira-kira tantangannya ini kita harus bersama-sama menghadapinya kondisi ekonomi yang berat, kondisi perubahan global yang berat," ucapnya.

Menurut dia, penyusunan komposisi kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang juga merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.

"PKB berpikir secara konstitusi saja, bahwa setelah Pak Prabowo dilantik memiliki hak preogratif untuk mengangkat menterinya, dan PKB akan menghormati hal itu untuk digunakan oleh Pak Prabowo sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, bukan untuk partai, tapi untuk rakyat," katanya.

Dia menegaskan bahwa saat ini Prabowo belum resmi dilantik dan berstatus sebagai presiden terpilih sehingga masih terbuka tahapan pembicaraan berikutnya.

"Karena Prabowo kan presiden terpilih, ada proses, ada momentum, ada tahapan, ketika Pak Prabowo sudah dilantik beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat pembantunya mungkin di situ akan lebih clear," kata dia.

Sebelumnya, PKB menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

"Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho [jelas, mendukung Prabowo-Gibran],” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jalarta, Kamis (25/4) malam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper