Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ganjar-Mahfud Deklarasi Jadi Oposisi Prabowo-Gibran

Ganjar dan Mahfud mendeklarasikan diri menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran
Ganjar-Mahfud Deklarasi Jadi Oposisi Prabowo-Gibran. Calon presiden dan wakil presiden urut 3  Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) menyapa wartawan sebelum sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ganjar-Mahfud Deklarasi Jadi Oposisi Prabowo-Gibran. Calon presiden dan wakil presiden urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) menyapa wartawan sebelum sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendeklarasikan diri menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Ganjar menegaskan tidak akan masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia memilih akan melakukan kontrol dari luar pemerintahan.

"Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," jelas Ganjar dalam acara halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar menyatakan akan terus berjuang lewat partai politik. Apalagi, lanjutnya, kegiatan PDIP menumpuk dalam waktu dekat seperti rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar akhir Mei ini.

"Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar dan kegiatannya akan banyak sekali, di manapun," katanya.

Pernyataan senada disampaikan Mahfud. Mantan Menko Polhukam ini akan terus berjuang meski kalah dalam ajang Pilpres 2024.

Dia menyatakan akan melakukan perjuangan lewat gerakan politik. Mahfud mencontohkan, akan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil pejuang demokrasi dan kembali mengajar di kampus.

Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan keinginannya meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia. Menurutnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.

Dia mencontohkan Undang-undang kimi dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan.

"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat," jelas Mahfud usai acara halalbihalal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper