Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Iran mengusulkan penyelesaian konflik Palestina dengan Israel hanya dapat diselesaikan dengan cara referendum, tidak dengan campur tangan pihak luar.
Dilansir dari TASS pada Jumat (24/11/2023), Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani mengatakan referendum penduduk Palestina mengenai masa depan wilayahnya mereka adalah satu-satunya upaya menyelesaikan masalah konflik dengan Israel.
“Satu-satunya solusi terhadap permasalahan Palestina adalah mengadakan referendum yang akan diikuti oleh seluruh warga Palestina, baik mereka yang tinggal di wilayah pendudukan maupun mereka yang meninggalkan wilayah tersebut dan tinggal di negara lain. Mereka harus menentukan nasibnya sendiri dan mekanisme pemerintahan yang diinginkan,” ucapnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada 11 November 2023, bahwa Israel tidak memiliki keinginan untuk membangun sebuah pemukiman di Jalur Gaza setelah peperangan berakhir.
Menurutnya, Israel hanya berencana melakukan pengawasan keamanan di wilayah tersebut.
Di lain pihak, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa pemerintahannya siap untuk kembali memegang Jalur Gaza sebagai bagian dari solusi politik komprehensif terhadap konflik Timur Tengah.
Baca Juga
Abbas menunjukkan bahwa Jalur Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina dan akan bertanggung jawab penuh atas Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza setelah berakhirnya konflik panas ini.
Sebelumnya, Iran menyerukan negara Islam yang tergabung dalam Organisation of Islamic Cooperation (Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) menyelenggarakan sidang darurat terkait kondisi Palestina yang dibombardir oleh Israel hari ini.
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amir-Abdollahian dalam lawatannya ke Beirut, Lebanon menyebutkan situasi di Palestina sudah sangat mengkhawatitkan.
“Mengingat situasi saat ini di Palestina, Republik Islam Iran mengusulkan diadakannya pertemuan darurat para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam," kata Amir-Abdollahian.
Syahra Fauzia
