Bisnis.com, JAKARTA - Rakyat Polandia akan memberikan suara pada hari Minggu (15/10/2023) pada pemilihan umum (pemilu) yang disebut oleh pemimpin oposisi Donald Tusk sebagai pemilu terpenting sejak 1989 dan runtuhnya komunisme.
Koalisi United Right yang populis dan beraliran kanan, dipimpin oleh Partai Hukum dan Keadilan, sedang mengincar masa jabatan ketiga, yang belum pernah terjadi sebelumnya di Polandia sejak tahun 1989.
Namun, setelah kampanye pemilu yang sengit, kesenjangan antara sayap kanan dan tengah semakin menyempit, menjelang pemungutan suara pada 15 Oktober 2023 untuk memilih Sejm (majelis rendah parlemen) dan Senat.
Polandia telah menjadi pendukung setia Ukraina sejak invasi skala penuh Rusia dimulai, tetapi hubungan kedua negara menegang selama kampanye karena larangan Polandia terhadap ekspor biji-bijian Ukraina.
Warsawa juga telah melakukan pendekatan konfrontatif terhadap Uni Eropa dan dituduh merongrong standar-standar demokrasi.
Siapa yang Bertarung?
Partai politik (parpol) yang berkuasa sejak 2015 dan dipimpin oleh Jaroslaw Kaczynski, unggul dalam jajak pendapat, tetapi mungkin akan kesulitan untuk membentuk koalisi untuk memenangkan mayoritas.
Baca Juga
Partai Donald Tusk memimpin Koalisi Sipil (KO) yang beraliran sentris, namun tidak dapat bersatu dengan dua partai moderat lainnya, yaitu Partai Jalan Ketiga dan Partai Kiri.
"Sebuah perubahan besar akan datang. Ini adalah tanda kelahiran kembali Polandia," katanya kepada kerumunan pendukungnya yang berjumlah ratusan ribu menjelang pemungutan suara, dilansir dari BBC.
Sebagai mantan Perdana Menteri Polandia dari tahun 2007-2014, dia kemudian menjadi Presiden Dewan Eropa. Perdana menteri saat ini, Mateusz Morawiecki, menuduhnya mengikuti perintah dari Brussels dan Berlin, terutama dalam hal penerimaan migran.
Partai Konfederasi sayap kanan atau Konfederacja, dapat memainkan peran penting dalam memberikan kursi yang cukup bagi Partai Hukum dan Keadilan untuk tetap berkuasa.
Apa Saja Isu Besar Dalam Pemilu?
Migrasi telah menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan menjelang pemungutan suara.
Partai Hukum dan Keadilan (PiS) telah meningkatkan retorika anti-migran, memperingatkan bahwa Uni Eropa dan oposisi ingin memaksa para migran muslim masuk ke negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma ini. Pemerintah telah menolak untuk menerima para pencari suaka yang masuk ke Uni Eropa dari negara lain.
Dalam sebuah iklan kampanye, Kaczynski mengatakan kepada para pemilih, "Apakah Anda ingin kami berhenti menjadi tuan di negara kami sendiri? Pahami ucapan saya: Orang Polandia tidak menginginkan hal ini dan Hukum dan Keadilan juga tidak menginginkan semua ini."
Namun pihak oposisi menuduh partai yang berkuasa munafik, karena telah memimpin gelombang imigrasi terbesar dalam beberapa waktu terakhir. Mereka juga menyoroti tuduhan bahwa visa Schengen bebas perbatasan Uni Eropa diberikan di konsulat Polandia di Timur Tengah dan Afrika dengan imbalan uang suap. Uni Eropa mengatakan bahwa mereka masih menunggu kejelasan dari Warsawa tentang apa yang terjadi.
Perang di Ukraina juga memainkan peran kunci dalam kampanye ini.
Polandia telah memberikan Ukraina lebih dari US$3 miliar atau sekitar Rp47 triliun dalam bentuk senjata. Namun, di tengah ketegangan atas ekspor biji-bijian Ukraina, Perdana Menteri Mateusz Morawiecki mengatakan bulan lalu bahwa mereka tidak akan memasok senjata lagi, dan berfokus pada pembangunan kembali persediaan yang menipis.
Lebih dari satu juta pengungsi Ukraina tinggal di Polandia, yang menyambut mereka di bulan-bulan awal invasi skala penuh Rusia dengan tangan terbuka. Namun, ketika kampanye semakin memanas, pemerintah mengindikasikan bahwa Ukraina menunjukkan kurangnya rasa terima kasih dan Presiden Andrzej Duda membandingkan tetangganya itu dengan orang yang tenggelam yang menyeret penyelamat ke dasar laut.
Partai sayap kanan Konfederacja adalah satu-satunya partai yang menentang imigrasi Ukraina dan mengkritik keputusan pemerintah untuk memberikan tunjangan kepada para pengungsi.
Pada dasarnya, PiS adalah partai konservatif sosial dan, menjelang pemilu, partai ini menekankan nilai-nilai keluarga Katolik, dengan mengesahkan undang-undang yang menaikkan tunjangan anak sebesar 60 persen menjadi sekitar Rp 2,9 juta per bulan.
Pemerintah Polandia juga menaikkan upah minimum lebih dari dua kali lipat antara tahun 2015 dan Januari tahun depan serta memberikan obat resep gratis bagi kaum muda dan tua.
Lebih dari 10 juta pensiunan juga mengantre untuk mendapatkan bonus elemen penting dari pemilih Polandia. Namun partai tersebut menghadapi kemarahan atas pengetatan undang-undang aborsi pada tahun 2020, yang menutup "hampir semua jalan untuk melakukan aborsi legal", menurut Agnieszka Kubal dari University College London.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
