Partai ini juga dituduh mempolitisasi peradilan
Pemerintah juga dituduh mempolitisasi peradilan dengan mengambil alih badan yang menominasikan hakim di Polandia, mengisi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan hakim-hakim yang simpatik, dan membuat peraturan untuk menghukum hakim yang mengkritik reformasi pemerintah.
Komisi Eropa mengatakan bahwa peraturan Polandia untuk menghukum hakim melanggar hukum Uni Eropa, dan Pengadilan Kehakiman Uni Eropa mendenda pemerintah sekitar Rp16 juta per hari, hingga Pengadilan memutuskan pada bulan Juni bahwa Polandia memang melanggar aturan blok tersebut.
PiS bersikeras bahwa reformasinya dimaksudkan untuk mempercepat proses pengadilan yang panjang dan menghentikan korupsi peradilan, tetapi Uni Eropa telah menahan sekitar Rp 600 triliun dana pemulihan pandemi Covid-19 sampai perubahan tersebut dibatalkan.
Donald Tusk telah berjanji untuk segera membuka blokir dana Uni Eropa, jika berkuasa. Dia menunjukkan bahwa Polandia adalah satu-satunya negara yang belum mendapatkan manfaat dari dana pemulihan.
Dia juga memperingatkan bahwa PiS dapat menarik Polandia keluar dari Uni Eropa, yang dibantah oleh partai yang berkuasa. Hasil pemilihan umum dapat berdampak besar pada hubungan dengan Uni Eropa.
Baca Juga
"Tusk mengatakan bahwa ia akan membalikkan perubahan peradilan pada hari pertama, jika dia menang," kata Agnieszka Kubal.
"Namun di bawah partai Hukum dan Keadilan, dengan taktik dan kebijakan mereka, kita mungkin akan mencapai titik tanpa harapan dengan Uni Eropa."
Bukan Sekadar Pemilu
Selain memberikan suara untuk pemerintahan berikutnya, warga Polandia juga telah diberikan empat pertanyaan untuk dipilih dalam referendum, dalam upaya nyata untuk mendorong lebih banyak pemilih untuk memberikan suara. Keempat pertanyaan tersebut telah disusun.
PiS menentang semua langkah ini, sementara pihak oposisi tidak berencana untuk menjalankan salah satu dari kebijakan-kebijakan tersebut.
Partai-partai oposisi mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun dengan cara yang bias, dan mengatakan bahwa para pemilih seharusnya memboikot referendum tersebut. (Andy Repi)
