Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Geram, Jokowi Sebut Instansi Negara Bodoh Gegara Belanja Barang Impor

Jokowi kembali geram lantaran masih terdapat instansi pemerintah mulai dari pusat hingga daerahmasih terbiasa belanja barang impor.
Presiden Joko Widodo (tengah) memukul gong untuk membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa (3/10/2023). Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyatakan anggota Korpri yang berjumlah 4,4 juta orang merupakan kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Presiden Joko Widodo (tengah) memukul gong untuk membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa (3/10/2023). Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyatakan anggota Korpri yang berjumlah 4,4 juta orang merupakan kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali geram lantaran masih terdapat instansi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah masih terbiasa belanja barang impor.

Alhasil, diksi bodoh kembali terlontar dari mulut orang nomor satu di Indonesia tersebut untuk merepresentasikan rasa kesalnya dengan kebiasaan instansi pemerintah yang dinilainya tak kunjung berubah.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Bodoh sekali kita. Hati-hati saya sampaikan ke semua dinas. Kita kumpulkan pendapatan itu sulit sekali, income daerah, income negara sangat sulit sekali, kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan," katanya dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa hingga saat ini dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan uang BUMN masih banyak yang dipakai untuk membeli barang impor.

Menurut data yang dimilikinya, porsi dana APBN yang dipakai untuk belanja barang impor mencapai 31 persen. Sedangkan, untuk APBD, porsi uang yang digunakan untuk belanja produk impor masih 44 persen. Adapun, di BUMN porsi yang dipakai untuk membeli produk impor masih mencapai 54 persen.

Oleh sebab itu, Kepala Negara mendorong kebiasaan belanja barang impor harus dikurangi. Mengingat, belanja itu tidak memberikan manfaat ke ekonomi dalam negeri, terutama terhadap UMKM, tetapi justru menguntungkan negara lain.

"Apa benar kebiasaan seperti ini? Sekda, sesmen, dirjen sampaikan, ini tidak benar. Mengumpulkan uang ini sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka [negara lain]. Bagaimana kita mau menggerakkan UMKM, menggerakkan ekonomi kita kalau belanjanya masih tidak berorientasi pada produk dalam negeri?" pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI itu juga seringkali menggunakan diksi 'bodoh' untuk merefleksikan rasa geramnya terkait belanja impor oleh kementerian dan lembaga. Misalnya, saat Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada Jumat (25/3/2023).

Kala itu, Jokowi mengaku geram lantaran karena barang impor yang dipakai kementerian dan lembaga itu sejatinya sudah banyak yang diproduksi di dalam negeri, tetapi justru instansi lebih memilih menggunakan produk impor

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," imbuh Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper