Bisnis.com, JAKARTA - Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menkopolhukam Mahfud MD menghasilkan puluhan butir rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum dan akan segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Masing-masing kelompok kerja (pokja) telah menyampaikan paparan akhirnya kepada Menkopolhukam pada Selasa (12/9/2023).
“Hasilnya secara umum bagus. Presiden memang melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum, dan hasilnya akan segera kita sampaikan kepada bapak Presiden,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (12/9/2023).
Adapun puluhan rekomendasi tersebut dihasilkan dari empat pokja, yaitu Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum, Pokja Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Pokja Sektor Perundang-undangan.
Seluruhnya telah bekerja sepanjang Juni-Agustus 2023 dengan serangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi, termasuk konsultasi dengan pimpinan kementerian dan lembaga negara serta kelompok masyarakat sipil.
Harkristuti Harkrisnowo selaku ketua Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum menyampaikan bahwa masing-masing pokja tidak bekerja sendiri, melainkan juga saling bekerja sama.
“Kami tidak hanya melakukan diskusi secara parsial, tetapi juga melakukan pembahasan bersama-sama. Sehingga tiap pokja mengetahui dan menyepakati rekomendasi dari masing-masing pokja,” katanya.
Adapun rekomendasi agenda prioritas ini rencananya akan disampaikan kepada Jokowi pada Kamis (14/9/2023) mendatang.
Rekomendasi ini akan dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembenahan dan reformasi di bidang hukum.
