Bisnis.com, SOLO - Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan bahwa pegawai di DKI Jakarta bisa melakukan hybrid working.
Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan Ratas (Rapat Terbatas) terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (14/8/2023).
Kepala Negara menilai bahwa kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir mendapat nilai yang sangat sangat buruk.
Apalagi, dia melihat bahwa pada Sabtu (12/8/2023) kualitas udara (air quality index/AQI) di DKI Jakarta berada di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.
Mengacu pada alasan ini, Jokowi menyinggung masalah WFH yang mungkin bisa diterapkan sebagai salah satu upaya menghadapi dan mengurangi dampak buruknya kualitas udara di Jakarta ini.
Untuk mekanismenya sendiri, Jokowi tidak menjelaskan secara lebih lanjut. Namun orang No.1 di RI tersebut menyebut bahwa WFH bisa diterapkan kepada 75 persen atau 25 persen karyawan, atau mungkin angka yang lain
Baca Juga
“Jika diperlukan juga, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home (WFH) mungkin saya tidak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah [nanti pekerja yang WFH sebanyak] 75 [persen] atau 25 [persen] atau angka yang lain,” ukar Jokowi.
Lebih lanjut, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa ada kemungkinan WFH dimulai pada bulan September 2023 mendatang.
"Kayak work from home. Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," kata Heru pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023 kemarin.
Heru menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah ini bersifat wajib bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Meski demikian, Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut mengimbau agar pegawai yang berbasis layanan tetap datang ke kantor untuk melayani masyarakat.
"Kalau tidak pelayanan perencanaan lain-lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur. Jadi mudah-mudahan Kementerian/Lembaga lain juga bisa melakukan hal itu," ujarnya.
