Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Siap Bentuk Tim Hukum, Buka Lagi Bukti Kasus Kudatuli

PDI Perjuangan (PDIP) akan membentuk tim hukum untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM berat peristiwa Kudeta Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akan membentuk tim hukum untuk membuka kembali dokumen otentik yang membuktikan adanya pelanggaran HAM berat peristiwa Kudeta Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli).

Peristiwa Kudatuli merupakan perebutan Markas PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi di Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996. Peristiwa itu menyebabkan kerusuhan yang memakan sejumlah korban tewas, luka-luka, bahkan hilang.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, pihaknya tak akan melupakan peristiwa itu. Oleh sebab itu, mereka akan membentuk tim hukum dan melakukan komunikasi ke pihak berwenang.

"Kita juga akan ke Komnas HAM dan menulis surat ke DPR RI dan berdialog dengan Menkopolhukam mengusulkan peristiwa Kudatuli masuk ke dalam pelanggaran HAM berat," jelas Hasto dalam diskusi Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 di kantor DPP PDIP, yang dikutip dalam rilis, Kamis (27/7/2023).

Dia menjelaskan, peristiwa Kudatuli merupakan pelanggaran HAM berat karena adanya serangan brutal atas nama kekuasaan yang dilakukan secara sengaja. 

"Persoalan pelanggaran HAM tidak mengenal kata kadaluarsa tidak bisa dihapuskan dengan cara apapun, dan hari ini kita mendapat pencerahan bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang sesuai dengan keputusan kongres, rekomendasi rakernas untuk mendorong pemerintah melalui Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perpres tentang keadilan yudisial dalam mengusut tuntas dan mengadili pelanggaran HAM peristiwa 27 Juli," ucap Hasto.

Di samping itu, dia berpendapat peristiwa Kudatuli merupakan gerbang demokratisasi Indonesia.

Hasto memaparkan, ada gerakan arus bawah melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sukolilo pada 1993, benih-benih yang mendorong penguasa untuk segala cara termasuk tindak kekerasan guna menghambat kepemimpinan Megawati sebagai ketua umum PDI. Puncaknya, peristiwa Kudatuli.

"Kudatuli tidak akan pernah hilang dari sejarah PDI Perjuangan," kata Hasto.

Dia menyebut, penyair dan aktivis HAM Widji Tukul sampai sekarang belum jelas di mana dan siapa yang menculiknya. Padahal, dia hilang meski sempat menghadiri satu tahun Kudatuli dan sempat membacakan puisi.

"Puisi Widji Tukul itu kita akan pasang di Sekolah Partai kita guna mengingatkan bahwa PDI Perjuangan dengan suatu pengorbanan yang luar biasa, menjadi ciri PDI Perjuangan sejak asal-muasalnya dari PNI," ucap Hasto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper