Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polemik Penutupan Al-Zaytun, Kemenkumham: Hak Anak Harus Diperhatikan

Kemenkumham menekankan hak anak dalam polemik penutupan pesantren Al-Zaytun harus memperhatikan hak asasi anak.
Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu/Al Zaytun
Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu/Al Zaytun

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra menekankan hak anak dalam polemik pesantren Al-Zaytun harus diperhatikan.

Dalam pernyataan tertulis, Sabtu (15/7/2023), dia mengatakan bahwa ketimbang membahas soal penutupan pesantren, rencana pembinaan oleh Kementerian Agama terhadap Al-Zaytun merupakan solusi yang lebih baik dan tepat. Pasalnya, jika penutupan disetujui, maka akan menimbulkan problem hak atas pendidikan bagi ribuan anak yang menjadi santri di Al-Zaytun.

“Terlepas dari kontroversi yang tengah ramai dibincangkan publik, kita jangan sampai melupakan hak asasi anak yang menjadi santri di Al-Zaytun utamanya mengenai hak atas Pendidikan,” terangnya.

Merujuk pada Pasal 31 Ayat 3 UUD RI 1945, pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Langkah pemerintah, tuturnya, dalam menyikapi hak atas pendidikan bagi para santri Al-Zaytun juga sejalan dengan semangat di dalam Konvensi Hak Anak.

"Sebagai negara pihak dalam konvensi hak anak, pemerintah menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Kepentingan terbaik bagi anak juga mesti kita terapkan dalam menentukan nasib anak-anak yang menjadi santri di Al-Zaytun," tuturnya.

Kendati demikian, Dhahana menyatakan pengelolaan Al-Zaytun bukan artinya tidak memiliki masalah. Persoalan keterbukaan pada publik dinilai perlu menjadi catatan serius bagi pengelola Al-Zaytun.

"Setelah menghadapi polemik ini, kami berharap ke depan pengelolaan Al-Zaytun mesti lebih transparan kepada publik. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," ujarnya.

Dia optimistis pembinaan oleh Kementerian Agama terhadap Al-Zaytun akan memiliki dampak positif bagi keberlangsungan dan kesejahteraan para santri.

 "Kami yakin Bapak Menkopolhukam maupun Bapak Menteri Agama mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak sebagai pertimbangan untuk tidak menutup Al-Zaytun. Terlebih, kita ketahui bersama Hari Anak Nasional ini ada pada bulan Juli," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper