Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah memilih untuk membina daripada membubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun usai polemik yang terjadi belakangan.
Orang nomor dua di Indonesia itu melanjutkan bahwa meskipun banyak masukan dari masyarakat agar pesantren yang berada di Jawa Barat itu dibubarkan.
Jika opsi itu diambil pemerintah, maka nasib para santri menjadi taruhannya.
"Pesantren ini memang banyak masyarakat ingin membubarkan atau menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar jumlahnya. Sehingga ini perlu dibina, perlu diluruskan, akidah [santri] perlu diluruskan, pemahamannya diluruskan, apa namanya komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Jadi, itu perlu dilakukan pembinaan," tuturnya saat ditemui di Energy Building SCBD, Rabu (5/7/2023).
Oleh sebab itu, Wapres pun menegaskan bahwa antisipasi mengenai Al-Zaytun akan mengedepankan pembinaan, dibanding memilih kemungkinan untuk membubarkan.
"Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tetapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar maupun juga dalam sistem kita, di dalam berbangsa bernegara," imbuhnya.
Baca Juga
Kendati demikian, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengamini bahwa pemerintah masih menunggu proses hukum yang saat ini dijalani oleh Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.
"Jadi, pertama kan ini akan diselesaikan dari aspek pelanggaran, kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilang-nya, itu satu hal. Saya tidak mau mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa," pungkas Ma’ruf.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyambangi Istana Wapres dalam memenuhi panggilan dari Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin Selasa (4/7/2023) sore.
Berdasarkan pantauan Bisnis, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tampak hadir pukul 15.02 WIB, dimana Mahfud mengenakan kemeja batik hijau dengan celana bahan berwarna hitam.
“Ya tadi dipanggil [Wapres] untuk koordinasi saja, koordinasi teknis dan laporan terkait perkembangan di lapangan tekait dua hal. Pak Panglima TNI [Yudo Margono] tadi menjelaskan mengenai kegiatan pembebasan sandera di Papua, khusus itu. Kemudian saya soal Al Zaytun,” tuturnya di kompleks Istana Wapres, Selasa (4/7/2023).
Menurutnya, pemerintah menyiapkan 3 langkah untuk memutus polemik yang tejadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Langkah pertama merupakan dakwaan kepada Pendiri ponpes tersebut yaitu Panji Gumilang yang telah melakukan tindak pidana.
“Sehingga dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara, sudah diumumkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan. Sesudah penersangkaan kan pendakwaan di pengadilan, sudah pendakwaan, penuntutan, sudah penuntutan ya vonis, pengambilan keputusan. Jadi, itu yang Al Zaytun, akan ada pidana terhadap orang,” ujarnya.
Selanjutnya tindakan untuk Ponpes Al Zaytun, dia melanjutkan bahwa Pemerintah berpendapat untuk supaya menyelamatkan lebaga pendidikan tersebut agar ke depan dibina agar tak lagi memiliki kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dia menyebut bahwa, lembaga pendidikan Al Zaytun yang terdiri dari dua kelompok, yaitu pondok pesantren dan sekolah mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah, Aliyah akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama (Kemenag).
Untuk langkah ketiga, Mahfud mengatakan bahwa tertib sosial dan keamanan masyarakat akan dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil serta dikoordinasikan bersama aparat vertikal setempat, seperti Polda, Kabinda, hingga TNI.
