Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyurati Megawati Soekarnoputri. Dalam surat tersebut, Denny meminta bantuan Ketum PDIP itu untuk mencegah pemerintah menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurutnya, isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan untuk mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, berisiko menjadi wacana politik yang berkelanjutan dan berujung pada penundaan pemilu.
"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," ujar Denny dalam surat yang diunggahnya di akun Twitter pribadinya, Jumat (2/6/2023).
Baca Juga
Denny juga menumpahkan keresahannya atas kondisi hukum di Indonesia. Menurutnya, strategi politik untuk memenangkan Pemilu 2024 kini memanfaatkan celah hukum.
"Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif," tulisnya dalam surat tersebut.
Eks Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyoroti upaya KSP Moeldoko mengakuisisi Partai Demokrat. Hal itu baginya menjadi bukti penguasa melakukan cawe-cawe politik yang akan berdampak pada demokrasi di Pemilu 2024.
Berikut ini adalah isi lengkap surat Denny Indrayana ke Megawati Soekarnoputri:
"Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno.
Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.
Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.
Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak ekstemal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.
Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.
Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi."
