Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pihak menentang sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai terlalu campur tangan terkait koalisi parpol di Pemilu dan Pilpres 2024.
Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah tak setuju jika Jokowi dianggap cawe-cawe atau terlalu mengurusi koalisi dalam ajang Pilpres 2024.
Sebagai informasi, salah satu pihak yang menganggap Jokowi terlalu terlibat mengurusi pilpres adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Menurut Denny, tindakan Jokowi beberapa waktu lalu yang mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka untuk bahas Pilpres 2024 telah melanggar etika politik presiden.
Meski begitu, Said berpendapat Jokowi hanya sekadar menanggapi keinginan partai politik pendukungnya. Oleh sebab itu, menurutnya, komentar Denny tak menghargai kedaulatan partai politik.
"Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Deni Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe cawe urusan pilpres. Setiap partai memiliki kedaulatannya masing-masing dalam menentukan siapa calon presiden [capres] dan wakil presidennya [cawapres]," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2023).
Dia mengatakan, setiap pimpinan partai politik pasti akan memutuskan capres-cawapres serta koalisinya sesuai preferensi masing-masing, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga
Said pun menyatakan jika para ketua umum partai politik menginginkan pendapat Jokowi maka itu adalah hak mereka. Apalagi, lanjutnya, yang dikumpulkan Jokowi merupakan partai politik koalisi pemerintahan.
"Kalau kemudian para ketua umum partai tersebut menghendaki tatanan yang saat ini dibangun oleh Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan, dan mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Jokowi, salahnya di mana?" ucap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Said yakin Jokowi tahu batasan politiknya. Dia mencontohkan, mantan Wali Kota Solo itu juga menghargai pilihan politik Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Oleh sebab itu, Said meminta Deni bijak dalam berkomentar.
