Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sindiran Menohok JK ke Jokowi Soal 'Netralitas' di Pilpres 2024

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir sikap Jokowi yang dinilai tidak netral dalam Pilpres 2024.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (2/5/2023) sore./Istimewa
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (2/5/2023) sore./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mencampuri urusan politik terutama terkait pilpres 2024

Sekadar informasi, manuver Jokowi belakangan ini memang menjadi sorotan banyak pihak. Jokowi dinilai berpihak kepada sejumlah kandidat bakal calon presiden mulai dari hadir saat deklarasi Ganjar Pranowo, meng-endorse Prabowo Subianto hingga mengumpulkan ketua umum partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu.

Jokowi juga banyak dikritik karena tidak mengundang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem dalam pertemuan tersebut. Padahal NasDem hingga saat ini merupakan partai pendukung pemerintah.

JK berharap agar presiden RI ke 7 tersebut dapat mengikuti pendahulunya, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak banyak mencampuri urusan politik di jelang akhir masa jabatannya. 

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK, Minggu (7/5/2023).

Selain itu JK juga menyayangkan sikap istana yang tidak mengundang Partai Nasdem pada pertemuan ketua partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Presiden beberapa waktu lalu. 

Menurutnya harusnya Nasdem diundang karena Nasdem sampai saat ini masih merupakan partai pendukung pemerintah. Untuk itu JK beranggapan pertemuan di Istana tersebut adalah pembahasan politik. 

"kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa itu wajar saja, tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," tegas JK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper