Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Presiden Joko Widodo mencontoh pendahulunya untuk tidak banyak mencampuri urusan politik, khususnya terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pria yang akrab disapa JK itu berharap agar Jokowi dapat mengikuti mantan Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai tidak banyak mencampuri urusan politik jelang akhir masa jabatan.
Hal itu disampaikan JK, yang merupakan wakil dari Jokowi selama 2014-2019, di kediamannya usai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Sabtu (6/5/2023).
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK dikutip dari siaran pers, Minggu (7/5/2023).
Politisi Senior Partai Golkar itu juga menyayangkan langkah Jokowi dalam tidak mengundang Partai NasDem saat pertemuan partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara, Selasa (2/5/2023).
Menurutnya, partai pimpinan Surya Paloh itu harusnya diundang karena sampai saat ini masih merupakan partai pendukung pemerintah. Untuk itu, JK beranggapan pertemuan di Istana tersebut adalah pembahasan politik.
Baca Juga
"Kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa itu wajar saja, tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi sudah mengakui bahwa NasDem tidak diundang lantaran sudah memiliki koalisi sendiri. Koalisi yang dimaksud yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
NasDem dan dua partai oposisi pemerintah saat ini tersebut mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon Presiden (capres) 2024.
"Ya memang tidak diundang. NasDem itu, kami harus bicara apa adanya, mereka kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul itu juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujarnya ketika ditemui di Sarinah, Kamis (4/5/2023).
