Bisnis.com, JAKARTA -- Bakal calon Presiden (capres) 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta agar negara tidak mengintervensi kontestasi politik pada 2024 nanti.
Hal tersebut disampaikannya pada saat memberikan pidato pada acara deklarasi dan pengukuhan Amanat Indonesia di Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar semua pihak bisa bersaing gagasan, rekam jejak, dan karya. Dia berpesan agar negara netral dalam urusan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara ambil sikap di atas semuanya dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu kepada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik," tuturnya, Minggu (7/5/2023).
Anies lalu mengatakan apabila negara mengintervensi kontestasi politik pada tahun depan, maka hal tersebut sama saja melecehkan masyarakat.
"Kalau negara sampai intervensi, berarti masyarakat sedang melecehkan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang dan mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan," terangnya.
Baca Juga
Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode pertama Presiden Joko Widodo itu menyinggung ada pihak yang khawatir apabila kehilangan kekuasaan setelah pemilihan umum tahun depan.
Kendati tak menyebutkan siapa pihak tersebut, Anies menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya ada pada rakyat.
"Dalam demokrasi modern bahwa dalam proses ini tidak ada kekuasaan yang berpindah atau hilang. Kekuasaan terus berada di tangan rakyat Indonesia," ucapnya.
Adapun, sehari sebelumnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Presiden Jokowi untuk tidak mencampuri urusan politik utamanya terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK, Minggu (7/5/2023).
Kritik pria yang akrab disapa JK itu kepada Jokowi lantaran di antaranya langkah untuk tidak mengundang Partai NasDem, yang mendukung Anies pada 2024, dalam pertemuan partai pendukung pemerintah saat ini di Istana Negara, Selasa (2/5/2023).
Kepala Negara pun sudah mengakui bahwa NasDem tidak diundang lantaran sudah memiliki koalisi sendiri. Koalisi yang dimaksud yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
NasDem dan dua partai oposisi pemerintah saat ini tersebut mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon Presiden (capres) 2024.
"Ya memang tidak diundang. NasDem itu, kami harus bicara apa adanya, mereka kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul itu juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujarnya ketika ditemui di Sarinah, Kamis (4/5/2023).
