Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 terkait dengan perkara pengadaan tanah di kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada 2018-2019.
Seperti diketahui, KPK kini tengah menelisik soal dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Sebelum pemanggilan beberapa anggota parlemen daerah itu, lembaga antirasuah bahkan sempat menggeledah sejumlah ruangan anggota DPRD DKI beberapa waktu lalu.
Adapun tiga mantan anggota DPRD pada periode sebelumnya yang dipanggil hari ini oleh tim penyidik KPK yakni Ruslan Amsyari FS, James Arifin Sianipar, dan Ichwan Jayadi.
"Hari ini [22/2] pemeriksaan saksi TPK terkait pengadaan Tanah di Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Tahun 2018-2019. Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan," terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (22/2/2023).
Untuk diketahui, Ruslan saat itu tercatat sebagai anggota DPRD dari Fraksi Hanura, James berasal dari Fraksi Nasdem, serta Ichwan merupakan anggota dari Fraksi PPP.
Selain ketiga orang itu, KPK turut memanggil seorang staf PNS pada Sekretariat Komisi C DPRD DKI Jakarta bernama Safrudin.
Baca Juga
Pada keterangan sebelumnya, Ali mengatakan bakal mengumumkan perkembangan perkara tersebut ketika seluruh proses penyidikan telah cukup. Dia menyebut dugaan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi itu mencapai ratusan miliar rupiah.
"KPK juga telah menemukan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya pada proses penyidikan yang kami lakukan ini. Tapi kami pastikan ketika proses penyidikan ini cukup, kami akan umumkan siapa yang tersangka, konstruksinya, termasuk juga kerugian keuangan negara berapa," ujarnya, Rabu (18/1/2023).
Pada bulan lalu, KPK sempat menyambangi kantor DPRD DKI Jakarta dan menggeledah ruang kerja di antaranya staf Komisi C DPRD DKI Jakarta, yang mengurus soal keuangan daerah.
Ali juga mengonfirmasi bahwa ruangan Ketua DPRD DKI Jakart Prasetio Edi menjadi salah satu ruangan yang digeledah.
Kendati belum dibeberkan secara rinci, KPK menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diduga terkait dengan proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya (SJ), di DPRD DKI Jakarta. Penyertaan modal itu kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulogebang Jakarta.
