Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa (17/1/2023).
Berdasarkan pantauan Bisnis, Selasa (17/1/2023), setelah melakukan penggeledahan, KPK membawa sejumlah koper yang diletakkan di salah satu kendaraan milik KPK.
Adapun, jumlah kendaraan yang dibawa ke gedung DPRD DKI sebanyak 6 kendaraan mobil, yakni 5 kendaraan berwarna hitam dan 1 kendaraan berwarna silver.
Sebagai informasi awak media telah menunggu KPK melakukan penggeledahan di gedung baru DPRD DKI. Namun demikian KPK keluar dari gedung lama DPRD DKI.
Awak media telah melakukan konfirmasi kepada pihak KPK terkait barang bukti apa saja yang dibawa dari hasil penggeledahan di gedung DPRD DKI. Namun, KPK belum menjawab dan awak media dihadang oleh pihak kepolisian.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mendukung upaya KPK melakukan penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Edi melalui keterangan tertulis.
Prasetio pun mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa. Meski demikian, dia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan kunjungan tersebut untuk mengumpulan alat bukti korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.
“Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang,” jelas Fikri di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menelisik soal pembahasan anggaran untuk pengadaan tanah di Pulogebang. Hal ini didalami KPK saat memeriksa Anggota DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.
"Terkait pengetahuan saksi mengenai pembahasan anggaran di DPRD DKI diantaranya untuk pengadaan tanah yang berlokasi di Pulogebang," kata Ali Fikri.
Sementara itu, usai diperiksa, M.Taufik mengamini bahwa dirinya menjelaskan proses penganggaran terkait pengadaan tanah di Pulogebang.
"Saya jelaskan penganggaran itu kan usulan, misalkan PMD, penanaman modal daerah itu diusulkan oleh BUMD kemudian masuk ke Bapeda, biasanya di Bappeda ada tim, baru tim masuk pengajuan ke kita ke DPRD," ujar Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
