Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat saling sindir soal pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait polemik sistem pemilu.
Sebelumnya, lewat tulisannya di Facebook pada Sabtu (18/2/2023), SBY mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar memutuskan perkara uji materiil sistem pemilu berdasarkan urgensi yang ada.
Sebagai informasi, saat ini MK sedang mendalami perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu. Para penggugat meminta agar sistem pemilu yang awalnya proporsional terbuka diganti menjadi proporsional tertutup.
SBY pun punya beberapa catatan terkait perkara, terutama terkait urgensi atau keharusan yang mendesak sehingga diperlukan pergantian sistem pemilu pada saat tahapan pemilu sudah berjalan seperti sekarang ini.
“Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan?” tulis SBY.
Komentar PDIP
Baca Juga
Menanggapi pernyataan SBY itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan kejadian pada 2008 saat kader Demokrat mengajukan uji materiil ke MK untuk mengubah sistem proporsional tertutup menjadi terbuka.
“Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (19/2/2023).
Bahkan, dia berpendapat uji materiil itu diajukan Demokrat sebagai strategi jangka pendek untuk meraih kemenangan. Memang, dalam Pemilu 2009, perolehan suara Demokrat naik hingga 300 persen.
“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen,” tuding Hasto.
Sebagai informasi, salah satu penggugat uji materiil sistem pemilu yang disidang MK saat ini merupakan kader PDIP.
Tanggapan Demokrat
Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pernyataan Hasto tak berdasarkan data dan fakta. Herzaky bahkan menyinggung kecurangan Pemilu 2019 yang melibatkan kader PDIP saat itu, Harun Masiku.
“Padahal, fakta kecurangan pemilu jelas-jelas terjadi di Pemilu 2019. Pelakunya kadernya Hasto, bernama Harun Masiku, dan masih buronan sampai dengan saat ini. Sudah lebih dari 1.000 hari. Sedangkan Komisioner KPU terkait kasus ini sudah ditangkap dan dihukum,” ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).
Dia berpendapat, jika sistem pemilu diganti menjadi sistem proporsional tertutup malah hanya akan membuka kesempatan lebar muncul sosok Harun Masiku baru. Lebih lanjut, Herzaky mengatakan sebaiknya Hasto ikhlas bahwa PDIP kalah telak dengan Demokrat pada Pemilu 2009.
“Demokrat suaranya turun drastis di 2014 dan 2019. Tapi, kami tidak pernah menyalahkan, menuduh partainya Pak Hasto dibantu intelijen, dibantu aparat di bawah, di desa-desa, dibantu pegawai negeri sipil, sampai bisa menang pemilu dua kali berturut-turut yang hanya bisa dilakukan sebelumnya di Orde Baru,” ungkapnya.
