Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan pihaknya tetap mendukung pelaksanaan sistem pemilu proporsional tertutup kendati mendapat ancaman dari 8 partai yang menolak sistem tersebut.
Sekadar informasi, 8 penolak sistem pemilu tertutup mengancam akan membentuk koalisi besar, tanpa PDIP pada Pemilu 2024. Itu artinya mereka akan berhadapan dengan PDIP dalam kontestasi politik tersebut.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR pada sidang Kamis kemarin juga menegaskan bahwa mereka tetap menghendaki pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka.
Hasto memahami sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang condong mendukung proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.
“Perbedaan dalam cara pandang harus dilihat sebagai bagian dari iklim demokrasi. Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensil memerlukan sarat dukungan 50 persen plus 1 di parlemen. Sehingga kami bisa memahami sikap pemerintah,” kata Hasto dalam siaran resminya, Jumat (27/1/2023).
Hasto mengungkapkan bahwa bagi PDIP, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap akan mengambil keputusan atas judicial review bukan berdasarkan opini pendapat banyak orang. Tapi berdasarkan sifat kenegarawanan dari hakim MK.
Baca Juga
Dia juga menegaskan bahwa PDIP bukan pihak yang melakukan judicial review karena tidak memiliki legal standing. Kendati Hasto menyebut bahwa dengan proporsional tertutup, terbukti banyak tokoh yang lahir dari kalangan rakyat.
“Jadi kami hormati seluruh pendapat dari partai, pemerintah. Dan PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak punya legal standing. Tapi sikap politik kebenaran,” ujar Hasto.
PDIP diketahui menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berharap sistem pemilihan bisa menjadi proporsional tertutup. Sementara itu, delapan fraksi seperti Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menginginkan proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.
PDIP, kata dia, tetap akan konsisten dengan sikap awal berharap berlakunya proporsional tertutup. Sebab, kata dia, proporsional tertutup membuat iklim politik di Indonesia tidak dikuasai kapital untuk menuai popularitas.
"Dalam proporsional terbuka yang sering terjadi melekat unsur nepotisme dan melekat unsur mobilisasi kekayaaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan bagi pemilih," lanjut Hasto.
Hasto menyebut bahwa bagi PDIP, sistem proporsional tertutup disertai dengan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan dari seluruh anggota Dewan. Agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi serta desain bagi masa depan, betul-betul dipersiapkan dengan baik melalui kaderisasi partai.
“Jadi bukan sekadar popularitas atau mobilisasi kekuasaan kapital. Di dalam proporsional terbuka yang sering terjadi adalah melekat unsur nepotisme, melekat unsur mobilisasi kekayaaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan bagi pemilih,” tukas Hasto.
