Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan sebaiknya delapan partai politik (parpol) yang tak setuju soal sistem pemilu tertutup jangan latah menyebut diri sebagai sebuah koalisi.
Andreas pun merasa rencana itu bukan untuk membentuk koalisi melainkan hanya sebuah manuver politik untuk mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara sistem pemilu.
Memang saat ini, MK sedang mendalami perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu. Para penggugat, yang salah satunya kader PDIP, meminta agar sistem pemilu yang awalnya proporsional terbuka diganti menjadi proporsional tertutup.
“Kalau itu [rencana 8 koalisi] berkaitan dengan sidang di MK soal proporsional terbuka atau tertutup, lebih tepatnya kita sebut sebagai manuver politik untuk mempengaruhi MK,” ujar Andreas saat dihubungi, Kamis (26/1/2023).
Bahkan, dia memprediksi, delapan parpol itu akan kembali membubarkan diri setelah MK memutuskan perkara itu. Oleh sebab itu, Andreas menyarankan agar parpol lain jangan latah menggunakan kata koalisi.
“Percayalah, setelah keputusan MK pasti yang dimaksud ‘koalisi’ akan bubar karena setelah itu kepentingan parpol-parpol sudah berbeda lagi. Sehingga sebaiknya jangan ‘latah’ menggunakan istilah yang kemudian menyesatkan,” jelas anggota Komisi X DPR itu.
Baca Juga
Apalagi, lanjut Andreas, tak ada istilah koalisi permanen dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, dia tak yakin kedelapan parpol itu akan menjalin koalisi bersama untuk Pemilu 2024.
“Yang ada lebih bersifat kerja sama-kerja sama proyek jangka pendek yang lebih bersifat pragmatis,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco mengungkapkan ide pembentukan koalisi delapan parpol muncul dalam pertemuan antara elite Gerindra, PKB, dan NasDem di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB pada Kamis (26/1/2023).
"Ini kan masalah berkaitan dengan proporsional terbuka dan tertutup kan. Ada delapan partai yang menginginkan proporsional terbuka. Lalu kemudian ada ide tadi, bagaimana kalau delapan ini membentuk suatu koalisi permanen bersama di dalam menghadapi pileg dan pilpres," ujar Dasco saat ditemui di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).
Dasco menjelaskan, delapan parpol yang dimaksud merupakan yang kompak menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Mereka adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, hanya PDIP parpol parlemen yang tak ikut di dalamnya.
