Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti menilai koalisi besar delapan partai politik (parpol) parlemen, tanpa PDI Perjuangan (PDIP), sulit terealisasi.
Sebelumnya, muncul ide untuk membentuk koalisi delapan parpol yang kompak menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup. Sebagai informasi, hanya PDIP parpol parlemen yang setuju penerapan sistem proporsional tertutup.
"Saya kira ide membentuk koalisi 8 partai versus PDIP akan sulit terjadi dalam konteks politik saat ini, meski belum tentu tidak mungkin terjadi," ujar Aisah kepada Bisnis, Jumat (27/1/2023).
Dia menjelaskan, saat ini para parpol masih ingin para kader terbaiknya menjadi calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024, termasuk kedelapan parpol itu.
"Belum dideklarasikannya kandidat oleh partai-partai meski beberapa koalisi sudah terbentuk menunjukan bahwa setiap partai masih mencari peluang untuk menempatkan calonnya masing-masing," jelasnya.
Selain itu, berdasarkan hasil survei saat ini, Aisah menilai tidak ada satu nama capres atau cawapres yang secara elektabilitas sangat menonjol untuk menarik perhatian delapan parpol itu.
Baca Juga
Oleh sebab itu, pembentukan koalisi besar untuk meninggalkan PDIP pada saat ini tidak akan terlalu dianggap mendesak. Apalagi, lanjutnya, dengan biaya merelakan kader internalnya tak jadi dicalonkan jadi capres atau cawapres.
Dia mencontohkan, NasDem sudah terlebih dahulu mengusung Anies jadi capresnya. Lalu, Gerindra punya Prabowo Subianto dan Golkar memiliki Airlangga Hartarto. Belum lagi Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Apakah Golkar dan Gerindra mau melepaskan kandidatnya itu? Apakah NasDem mau merevisi keputusannya setelah menempuh berbagai langkah politik dalam beberapa bulan belakang? Apakah Demokrat mau merevisi keputusannya yang baru saja dibuat, dan melepaskan peluang AHY diusung menjadi cawapres? Saya kira sulit membuat keputusan itu," ungkap Aisah.
Di sisi lain, Aisah juga menekankan, dalam politik tidak ada yang mungkin. Politik, lanjutnya, sangat dinamis, terutama masih ada waktu sebelum pendaftaran capres-cawapres pada Oktober 2023.
"Tidak ada yang pasti dalam politik, apalagi saat lobi politik seperti saat ini masih berlangsung," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco mengungkapkan muncul ide untuk membentuk koalisi delapan parpol dalam pertemuan antara elite Gerindra, PKB, dan NasDem di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB pada Kamis (26/1/2023).
"Ini kan masalah berkaitan dengan proporsional terbuka dan tertutup kan. Ada delapan partai yang menginginkan proporsional terbuka. Lalu kemudian ada ide tadi, bagaimana kalau delapan ini membentuk suatu koalisi permanen bersama di dalam menghadapi pileg dan pilpres," ujar Dasco saat ditemui di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).
Dasco menjelaskan, delapan parpol yang dimaksud merupakan yang kompak menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Mereka adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, hanya PDIP parpol parlemen yang tak ikut di dalamnya.
