Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Ganti Istilah Makar di RKUHP dengan Kata Serangan

Kemenkumham mengganti penjelasan makar dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru, 24 November 2022.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 24 November 2022  |  13:22 WIB
Pemerintah Ganti Istilah Makar di RKUHP dengan Kata Serangan
Wamenkumham Eddy Hiariej memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta (23/12/2020). - Youtube: Setpres RI
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengganti penjelasan makar dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru, 24 November 2022.

Perubahan tersebut disampaikan Wamenkumham Eddy O.S Hiariej dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (24/11/2022).

Sebelumnya, dalam draf RKUHP per-tanggal 9 November 2022, pasal 160 menjelaskan, “Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan tersebut.”

Namun, dalam pasal 160 draf RKUHP terbaru per-tanggal 24 November 2022, kata “suatu perbuatan” diganti menjadi “serangan”.

Eddy menjelaskan, perubahan tersebut merujuk putusan MK 7/PUU-XV/2017 halaman 156, poin 3.13.9. Dengan mengganti frasa “suatu perbuatan” dengan kata “serangan”, maka seorang hanya bisa dijatuhi tindak pidana makar apabila yang bersangkutan telah melakukan tindakan serangan dan telah nyata timbul korban.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari alias Tobas mengapresiasi keputusan pemerintah karena mau secara tegas mendefinisikan makar sebagai serangan.

“Terima kasih sekali lagi masukan yang kami sampaikan kepada pemerintah juga sudah diakomodir sehingga makar sesuai dengan maksud orisinalitasnya, yaitu serangan. Ini menurut saya merupakan suatu kemajuan,” ujar Tobas.

Perubahan dalam pasal 160 itu, lanjutnya, dapat menjadi jaminan agar kebebasan berpendapat tak dibatasi oleh pasal terkait makar.

“Dengan mengakomidir masukan untuk menjelaskan makar sebagai serangan, ini adalah bentuk etikat baik kita menjaga demokrasi,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

RKUHP kemenkumham
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top