Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

DPR Targetkan RKHUP Selesai Akhir 2022

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR ingin agar Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) rampung pada akhir 2022.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 21 November 2022  |  12:25 WIB
DPR Targetkan RKHUP Selesai Akhir 2022
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Achmad. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR ingin agar Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) rampung pada akhir 2022.

Dasco menjelaskan, saat ini Komisi III DPR sebagai komisi teknis RKUHP terus berkomunikasi dengan sesama fraksi, agar dapat satu suara dan segera menyetujuinya.

“Komisi III terus berupaya, bekerja keras siang dan malam untuk melakukan harmonisasi dan komunikasi kepada masing-masing pihak, agar apa-apa yang belum selesai diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2022 ini,” ujar Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Dia mengakui, bahwa saat ini para fraksi di Komisi III belum menyetujui semua pasal dalam draf RKUHP terbaru. Meski begitu, Dasco mengklaim Komisi III juga ingin RKUHP diselesaikan pada masa sidang ini.

Dengan begitu, lanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dapat segera melaporkan RKUHP kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya pikir nanti kalau beberapa hal yang tadinya belum sepakat, agar disepakati tentunya supaya tidak menunggu lama-lama melakukan sosialisasi kepada presiden,” ungkap Dasco.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari alias Tobas menuturkan, bahwa fraksinya menganggap ada delapan isu krusial yang masih perlu dikaji dalam draf RKUHP terbaru.

Pertama, soal living law atau hukum yang hidup. Kedua, soal pasal terkait penghinaan, makar, dan penyerangan kepada lembaga negara.

Ketiga, terkait pasal narkotika. Keempat, soal publikasi persidangan. Kelima, terkait rekayasa kasus. Keenam, pidana lingkungan hidup.

Ketujuh, pemenuhan asas non-diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Kedelapan, soal kohabitasi.

Fraksi NasDem, lanjutnya, ingin pemerintah sebanyak mungkin mengakomodir masukan dari berbagai kalangan masyarakat.

Tak hanya itu, Tobas mengatakan pihaknya juga akan berusaha melakukan komunikasi ke fraksi lain maupun pemerintah.

"Fraksi NasDem terus melakukan lobi dan meyakinkan fraksi lainnya dan tim pemerintah agar dapat menyempurnakan RKUHP," jelasnya, Minggu (20/11/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr RKUHP nasdem
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top