Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham Albert Aries mengatakan rapat pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan DPR ditunda karena harus dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Kemenkumham dan DPR berencana akan melakukan pembahasan terakhir terkait RKUHP pada 21 dan 22 November.
"Penghapusan, reformulasi, penambahan redaksional termasuk penjelasan, dan reposisi dari draft RKUHP perlu untuk dilaporkan dahulu ke Presiden Jokowi oleh Menkumham, Wamenkumham, dan perwakilan tim ahli dan sosialisasi RKUHP," jelas Albert lewat pesan singkat, Minggu (20/11/2022).
Setelah itu, lanjutnya, Kemenkumham baru bisa melakukan pembahasan akhir dengan DPR. Albert mengira, pembahasan akhir tersebut masih akan dilakukan pada pekan ini.
"Segera dilakukan penyelesaian pembahasan RKUHP bersama DPR, yang kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022 nanti," ungkapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari alias Tobas berharap penundaan pembahasan tersebut bertujuan agar pemerintah dapat kembali mengkaji berbagai masukan yang ada.
Baca Juga
"Saya berharap penundaan ini dalam rangka untuk mengkaji kembali masukan-masukan baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat untuk menyempurnakan draft RKUHP dan memastikan tidak ada pasal yg berpotensi bermasalah ke depannya," ujar Tobas lewat pesan singkat, Minggu (20/11/2022).
Dia mengaku, Fraksi NasDem ingin sebanyak mungkin pemerintah mengakomodir masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Tak hanya itu, Tobas mangaku pihaknya juga akan berusaha melakukan komunikasi ke fraksi lain maupun pemerintah.
"Fraksi NasDem terus melakukan lobi dan meyakinkan fraksi lainnya dan tim pemerintah agar dapat menyempurnakan RKUHP," jelasnya.
