Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PKS Usul Aher Cawapres, NasDem Serahkan ke Anies Baswedan

Ahmad Ali menegaskan pihaknya memberikan wewenang ke Anies Baswedan dalam menentukan cawapres untuknya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kanan) bersama calon presiden yang diusung Nasdem pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Anies Baswedan (kiri) saat Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan maju jadi capres untuk Pemilu 2024./Antara
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kanan) bersama calon presiden yang diusung Nasdem pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Anies Baswedan (kiri) saat Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan maju jadi capres untuk Pemilu 2024./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan pihaknya memberikan wewenang ke Anies Baswedan dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres) untuknya.

“Kalau NasDem itu kan sudah memberikan kewenangan itu [memilih cawapres] kepada Pak Anies,” ujar Ali saaat dihubungi, Selasa (25/10/2022).

Ali menambahkan, NasDem menghargai keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusulkan kadernya yang juga eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher untuk jadi cawapres Anies.

Menurutnya, masing-masing partai politik (parpol) punya mekanisme sendiri untuk menentukan cawapres. Oleh sebab itu, NasDem tak bisa memaksakan kehendak terkait keputusan parpol lain.

“Kita juga harus menghargai mekanisme tiap-tiap partai, NasDem tidak dalam posisi memaksa mereka ikut dengan NasDem,” jelasnya Ali.

Dia menegaskan bahwa saat penentuan cawapres Anies nantinya, baik NasDem, PKS, maupun Demokrat sebagai calon mitra koalisi, harus berada sejajar.

Masing-masing parpol, lanjutnya, punya kesempatan sama untuk mengusulkan nama-nama pilihannya untuk jadi cawapres Anies.

“Sejak awal bahwa NasDem ingin membangun koalisi yang setara dalam artian bahwa tidak ada partai yang diuntungkan dan dirugikan di dalam koalisi. Tidak ada partai yang mengatur partai yang lainnya,” tegas Ali.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper