Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan para nelayan sebagai upaya menurunkan kemiskinan di wilayah pesisir. Hal ini sesuai dengan target pemerintah yakni pada 2022 kemiskinan ekstrem menurun di 25 provinsi.
Diketahui, sebanyak 69,3 persen atau 147 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir, dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa.
"Artinya, jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) 2022 secara virtual, dikutip Senin (5/9/2022).
Upaya pemberdayaan ini, menurutnya, dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi, serta penguatan kelembagaan.
"Tentunya partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung upaya Pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir," tegasnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf menekankan, SNNU sebagai salah satu perhimpunan nelayan, diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Baca Juga
Pertama, Wapres menyebutkan bahwa diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mencapai target tersebut.
Kedua, lanjutnya, SNNU diharapkan menyusun program kerja dengan melibatkan para nelayan, bukan semata-mata program yang dibentuk dan diturunkan dari serikat nelayan.
"Program pemberdayaan masyarakat yang ideal dan berkelanjutan adalah jika masyarakat penerima program merasa memiliki bersama program tersebut. Jika program tersebut melibatkan nelayan maka penghidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan nelayan juga akan meningkat," urainya.
Ketiga, Wapres mengimbau SNNU untuk mendorong para nelayan untuk berkelompok atau berkoperasi untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan usaha perikanan.
Menurutnya, bentuk Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) yang telah dilakukan oleh kelompok petani kelapa sawit bisa ditiru dan dikembangkan lebih luas oleh kelompok nelayan.
Melengkapi langkah-langkah strategis tersebut, Wapres juga meminta SNNU untuk mendorong nelayan memanfaatkan sumber daya perikanan dengan memperhatikan konsep ekonomi biru dan penangkapan ikan secara terukur, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan.
"Meningkatkan kapasitas SDM nelayan [dapat dilakukan] melalui pemberian pendampingan usaha, akses pemasaran, serta pengetahuan dan teknologi tentang penangkapan dan pengolahan ikan," pungkas Ma’ruf.
