Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terancam tidak bisa bekerja secara maksimal karena alokasi anggaran Pemilu di tahun 2022 hanya dipenuhi kurang dari separuh.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa KPU telah mengusulkan kebutuhan anggaran Pemilu untuk tahun 2022 sebesar Rp8,061 Triliun Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran sebanyak Rp3,698 Triliun.
"Total anggaran KPU tahun 2022 tersebut sama dengan 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan," jelas Hasyim kepada awak media di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (29/7/2022).
Akibatnya, Hasyim mengakui bahwa KPU tak akan bisa bekerja secara maksimal, terutama karena anggaran untuk pemenuhan dukungan sangat rendah.
"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan Pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen dari kebutuhan yang diusulkan," ujarnya.
Meski begitu, Hasyim mengatakan KPU akan melakukan optimalisasi anggaran agar tahapan Pemilu dapat tetap berjalan sesuai jadwal.
Baca Juga
Dia juga berharap Kemenkeu masih mau mengalokasikan anggaran sesuai usulan KPU. Sebab, usulan kekurangan anggaran KPU untuk 2022 telah disetujui Komisi II DPR.
"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," tandas Hasyim.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata berpesan agar KPU tetap menjalankan tahapan awal Pemilu 2024 meskipun dengan anggaran yang terbatas. Dia juga mengatakan bahwa sisa anggaran untuk KPU tahun ini sedang diproses dan akan tersedia saat dibutuhkan.
