Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mahfud Dorong Ratifikasi Konvensi Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa

Menkopolhukam menegaskan komitmen Indonesia untuk segera merampungkan ratifikasi terkait Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa.
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com 16 Juni 2022  |  13:57 WIB
Mahfud Dorong Ratifikasi Konvensi Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD - Youtube

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan pihaknya serius dalam menangani ratifikasi terkait Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa.

Hal ini menjadi upaya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia.

"Kami serius untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa, ini sudah disampaikan  ke DPR dan sudah lama. Lalu, April lalu juga sudah menyentuh lagi," katanya dalam dalam virtual Press Update terkait 'Hasil Kunjungan Menkopolhukam pada Sidang Dewan HAM PBB dan Pertemuan Komisi Tinggi HAM di Jenewa, Kamis (16/6/2022).

Mahfud MD juga menyebutkan bahwa hal tersebut mendapatkan perhatian langsung dari Dewan HAM PBB. Mereka meminta agar ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa untuk segera di selesaikan.

"Ini tersisa satu dari sembilan Konvensi pokok PBB yang terkait perlindungan HAM. Artinya kita sudah meratifikasi delapan konvensi dari sembilan konvensi pokok tersebut. Tepatnya, Indonesia sedang dalam proses perampungan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa atau International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPED)," ungkapnya.

Adapun delapan Konvensi terkait Perlindungan HAM yang sudah diratifikasi di antaranya:
1. Konvensi Penghilangan dari Segala Bentuk Diskriminasi RAS
2. Konvensi Hak Sipil dan Politik
3. Konvensi Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya
4. Konvensi Penghilangan Sgala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
5. Konvensi Aksi Penyiksaan
6. Konvensi Hak Anak
7. Konvensi Hak Pekerja Migran
8. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

"Ini yang sudah kita ratifikasi. Kemudian yang satu (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa) ini mari kita kawal dan kita selesaikan sama-sama," pungkas Mahfud.

Melansir laman resmi Komnas HAM RI, Pemerintah Indonesia telah menandatangani  Konvensi Internasional tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa pada 27 September 2010. Namun, Pemerintah belum melakukan ratifikasi atau pengesahan karena memerlukan pembahasan bersama dengan DPR.

Di sisi lain, sudah ada 52 negara yang telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa dan 96 negara baru sebatas menandatanganinya.

Penghilangan paksa menurut Konvensi merupakan tindakan penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan. Tindakan tersebut bisa saja dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara.

Kemudian diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahfud md PBB hak asasi manusia
Editor : Aprianus Doni Tolok

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top