Bisnis.com, JAKARTA-Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta Kementerian Kesehatan melarang secara tegas praktek metode cuci otak atau brain wash atau Digital Substraction Angiography (DSA) yang digunakannya sebagai terapi pada penderita stroke.
Menurut Pandu, praktik Terawan tersebut tidak ilmiah seperti yang disampaikan Kemenkes pada 2018.
“DSA, Cuci Otak yg dilakukan Terawan dkk tidak ada bukti bermanfaat. Banyak testimoni keberhasilan, fakta manfaat tidak bisa hanya dg testimoni sukses, yg tidak sukses banyak tidak bicara bukan tidak ada. Sudah waktunya @KemenkesRI tegas melarang DSA,” ujar Pandu sembari mengunggah jurnal berjudul Neorologi berjudul Intra Arterial Heparin Flushing (IAHF) Benefecial for the Threatment of Ishcemice Stroke?, yang ditulis Prof. Dr. Moh. Hasa Mahfoed dalam jurnal BAOJ Neurologi, dikutip dari akun Twitternya, Kamis (31/3/2022).
Dalam dokumen MKEK IDI, Prof. Dr. Moh. Hasan Mahfoed, Sp (K) merupakan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia (Perdossi) dan dosen FK Airlangga yang dipanggil IDI pada 16 Januari 2018 sebagai saksi ahli soal praktek Terawan.
Dalam kesaksiannya, Hasan Mahfoed mengatakan DSA di bidang neorologi disebut celebral angiography, digunakan untuk diagnosis gangguan pembuluh darah otak (stroke iskemik), di mana di RS tipe A, DSA bukan hal yang baru tetapi sudah rutin dilaksanakan untuk diagnostik, bukan diperuntukkan sebagai sarana terapi/pengobatan, apalagi untuk prevensi/pencegahan stroke. Mereka menyebut DSA bukan brain washing (BW), katanya.
Pandu melanjutkan, pada 2018, Kemenkes pernah melakukan penilaian dengan berkunjung ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Dalam kesimpulannya Kemenkes, selain tidak ilmiah, juga langar kode etik kedokteran.
“MKEK @PBIDI tidak perlu riset, tapi menggunakan semua hasil penilaian dan saksi ahli sebagai pertimbangan,” jelas Pandu.
Sebelumnya, Pandu pun di acara Hotroom tadi malam (30/3/2022) menegaskan jika metode DSA Terawan sudah dikaji oleh beberapa ahli yang dipanggil IDI dan Terawan pun diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Namun, Terawan tidak pernah hadir atau menulis secara ilmiah prakteknya tersebut.
“Menurut para ahli, metode dokter Terawan tidak ada dasar ilmiahnya. Dilihat dari manfaatnya apakah lebih baik dengan metode yang lain. Lalu apakah efek sampingnya lebih kurang dengan metode yang lain. Seperti uji klinik vaksin. Kedua, IDI meminta dari perhimpunan ahli syaraf, perhimpunan dokter dalam bedah otak dan dalam bidang stroke dan lain sebagainya. Juga kepada promotornya Terawan yang ketika S3 di Unhas. Dan minta pendapat dari ketua Tim Kemenkes Prof. Sudigdo Sastroasmoro. Semuanya dipertimbangkan,” papar Pandu menjawab Hotman Paris yang bertanya apakah IDI sudah meneliti praktek Terawan.
