Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Mahfud MD mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperkuat pengawasan terkait pungutan liar (pungli) di Ibu Kota.
Mahfud menilai pemberantasan pungli sangat penting karena Jakarta menjadi cerminan Indonesia. Oleh karena itu, dia mengatakan satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber pungli) perlu diperkuat.
Dia menuturkan, Satgas Saber pungli dibentuk atas instruksi presiden pada 2016. Menurutnya, saat ini masih terdapat layanan publik yang belum memanfaatkan digitalisasi sehingga celah pungli bisa saja terjadi.
"Meskipun sudah melalui digital, tentunya tidak semuanya bisa didigitalisasi sehingga masih perlu pengiatan kegiatan saber pungli," ujar Mahfud di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Dia mengatakan kegiatan saber pungli perlu diperkuat salah satunya dengan membentuk kota-kota saber pungli.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan 819 kegiatan pencegahan aksi pungutan liar (pungli). Selain pencegahan, Pemprov DKI melakukan 704 kegiatan intelijen untuk memberantas aksi pungli di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kegiatan pencegahan dan intelijen tersebut juga diikuti dengan penindakan sebanyak 305 kegiatan serta 250 kegiatan yustisia.
"Seperti yang diketahui, upaya ini tidak bisa dikerjakan sendirian dan kami berharap ini bisa dilakukan terus. Hal itu menunjukkan ada keseriusan," ujar Anies di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Dia berharap melalui upaya tersebut sebagai pusat perekonomian pusat pemerintahan dan pintu gerbang internasional untuk masuk ke Indonesia, Jakarta bisa menjadi tempat yang bebas dari praktik pungutan liar.
Menurutnya, masih maraknya peristiwa pungli di Jakarta disebabkan sejumlah faktor, antara lain; pertama, faktor kebutuhan ekonomi; kedua, keserakahan; ketiga faktor sistem.
Terkait dengan faktor pertama, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah memberikan tunjangan kepada jajarannya yang mencukupi untuk hidup layak sehingga kebutuhan tidak lagi menjadi alasan.
Untuk faktor sistem, sambungnya, hampir seluruh sistem di Jakarta sudah didigitalisasi, baik proses perijinan maupun proses pelayanan yang hampir seluruhnya beroperasi secara digital. Bahkan, lanjutnya, aplikasi JAKI bisa digunakan untuk melaporkan peristiwa-peristiwa di Jakarta.
"Namun, untuk faktor keserakahan, ini tidak ada obatnya. Keserakahan itu bisa dihentikan dengan rasa takut," tegas Anies.
