Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

KPK Sebut Tuntutan Jaksa terhadap Juliari Berdasarkan Fakta Persidangan

Dalam melayangkan tuntutan, jaksa tidak dipengaruhi opini, keinginan, maupun desakan pihak-pihak tertentu.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 29 Juli 2021  |  13:15 WIB
KPK Sebut Tuntutan Jaksa terhadap Juliari Berdasarkan Fakta Persidangan
Tangkapan layar mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mendengarkan tuntutan dari gedung KPK Jakarta pada Rabu (28/7). - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, dalam menuntut eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, jaksa penuntut umum (JPU) didasari pada fakta-fakta di persidangan.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam melayangkan tuntutan, jaksa tidak dipengaruhi opini, keinginan, maupun desakan pihak-pihak tertentu.

"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak manapun," kata Ali, Kamis (29/7/2021).

Dikatakan, pertimbangan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti, maupun denda dan pencabutan hak politik.

Juliari dituntut menggunakan pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang terdapat unsur kerugian negara.

"Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," imbuh Ali.

Untuk memperberat tuntutan, jaksa juga menuntut uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan hukuman penjara.

Dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor atau berhubungan dengan kerugian negara.

Ali menegaskan, JPU memiliki dasar hukum yang kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap Juliari Batubara.

"Kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," ujarnya.

JPU pada KPK menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Juliari merupakan terdakwa kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yanh memeriksa dan mengadili memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi,"kata jaksa saat membacakan surat tuntutan, Rabu (28/7/2021).

Jaksa juga menuntut hakim agar Juliari dijatuhi hukuman berupa uang pengganti sejumlah Rp14,5 miliar. Jaksa mengatakan apabila Juliari tidak membayar uang pengganti dalam kurun 1 bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya akan disita, dan bila tidak mencukupi, Juliari akan diganjar pidana badan selama 2 tahun.

Selain itu, JPU menuntut agar hak politik Juliari dicabut selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Jaksa menilai Juliari terbukti menerima Rp32,48 miliar dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi bansos Juliari P. Batubara
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top