Bisnis.com, JAKARTA - Para pejabat Iran meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sesama negara Muslim turun tangan menghentikan serangan Israel atas rakyat Palestina.
Hal itu disampaikan setelah komandan militer tertinggi Iran berjanji akan mendukung Palestina.
Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran, sebuah entitas di bawah Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang saat ini dipimpin Kepala Pengadilan Ebrahim Raisi dan beberapa menteri, telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Surat itu berisi desakan untuk mengambil tindakan atas "genosida" dan "pembersihan rasial” yang dilakukan Israel.
Surat itu menyebutkan bahwa sikap diam dan pernyataan ambigu yang dikeluarkan untuk mendukung "hak membela diri" Israel dari Amerika Serikat tentang situasi yang terjadi di Gaza telah mengabadikan konflik selama puluhan tahun.
Dewan tersebut meminta PBB untuk mengakui bahwa Israel melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan dan melakukan kejahatan perang".
Untuk itu perlu dibentuk komisi pencari fakta dengan melibatkan semua negara anggota dan menggunakan mekanisme hak asasi manusia.
Dikatakan bahwa "perlindungan hak untuk kembali dari semua pengungsi Palestina di seluruh dunia dan perlindungan hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina melalui referendum", akan menjadi solusi terbaik.
Pengeboman yang dilakukan Israel di Jalur Gaza sudah mencapai hari ketujuh berturut-turut. Serangan terbaru telah menewaskan sedikitnya 192 orang, termasuk 58 anak-anak seperti dikutip Aljazeera.com, Senin (17/5/2021).
Israel mengklaim mempertahankan diri dari serangan roket pejuang Hamas. Sementara Hamas menyebut roket-roket diluncurkan sebagai tanggapan atas tindakan keras Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki dan penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa.
Dalam sambutannya pada pertemuan virtual darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kemarin, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyerukan tindakan tegas dari entitas beranggotakan 57 orang itu.
Dia mengatakan negara-negara anggota harus menyusun pembelaan hukum dan politik yang "dilembagakan" di tingkat regional dan internasional melawan "rezim Zionis apartheid".
