Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Survei SMRC Membuktikan Mayoritas Warga Indonesia Menilai Korupsi Makin Banyak

Sebanyak 55 persen responden dalam survei SMRC berpendapat korupsi sekarang semakin banyak dibanding tahun lalu, 13 persen responden menilai korupsi semakin sedikit, dan 26 persen responden menilai sama saja.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani (kanan) menjelaskan hasil survei lembaganya disaksikan Guru Besar UI Tamrin Amal Tomagola (kiri) dan Rais Syuriyah PBNU Masdar Farid Mas'udi (tengah) saat rilis hasil survei terkait NKRI dan ISIS di Jakarta, Minggu (4/6)./Antara-Hafidz Mubarak A
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani (kanan) menjelaskan hasil survei lembaganya disaksikan Guru Besar UI Tamrin Amal Tomagola (kiri) dan Rais Syuriyah PBNU Masdar Farid Mas'udi (tengah) saat rilis hasil survei terkait NKRI dan ISIS di Jakarta, Minggu (4/6)./Antara-Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat mayoritas warga menilai korupsi makin marak terjadi.

Sebanyak 55 persen responden berpendapat korupsi sekarang semakin banyak dibanding tahun lalu, 13 persen responden menilai korupsi semakin sedikit, dan 26 persen responden menilai sama saja.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan penilaian ini tak bisa dilepaskan dari kasus-kasus korupsi yang menjerat dua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Dugaan kasus korupsi di Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tampaknya menyumbang bagi penilaian negatif warga tentang korupsi di Indonesia," kata Abbas dalam keterangannya, Selasa (29/12/2020).

Angka ini juga lebih tinggi dibanding hasil survei Maret lalu. Ketika itu, 47 persen responden menyatakan korupsi semakin banyak, 18 persen semakin sedikit, dan 28 persen sama saja.

Adapun survei April 2019 mencatat 48 persen responden menyatakan korupsi makin banyak, 24 persen menyatakan korupsi semakin sedikit, dan 21 persen menilai sama saja.

Penilaian yang tak terlalu baik juga terjadi untuk aspek politik. Hanya 33,2 persen responden yang menilai kondisi politik nasional baik/sangat baik, 26,6 persen menilai kondisi politik sedang, 28,9 persen menilai kondisi politik nasional buruk/sangat buruk.

Abbas mengatakan penilaian terhadap kondisi politik sepanjang 2020 mengalami fluktuasi. Penilaian paling negatif, kata dia, terjadi pada survei 7-10 Oktober.

Usai pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu, hanya 17 persen yang menilai kondisi politik nasional baik/sangat baik.

"Setelah itu kembali naik hingga menjadi 33 persen pada survei terakhir 23-26 Desember 2020. Penilaian publik sekarang sudah mendekati keadaan normal sebelum Covid-19," kata Abbas.

Berlawanan dengan persoalan korupsi, mayoritas responden menilai kondisi keamanan saat ini baik.

Sebanyak 60 persen responden menyatakan kondisi keamanan baik/sangat baik, 27,2 persen menyatakan kondisi keamanan sedang, dan 10,3 persen menyatakan kondisi keamanan buruk/sangat buruk.

Survei ini digelar dari 23-26 Desember 2020 terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak.

Metode yang digunakan ialah wawancara telepon. SMRC mengklaim tingkat kepercayaan surveinya 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Tempo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper