Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pakar Hukum Universitas Andalas: Watak Asli Jokowi Represif

Direktur Pusat Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan watak asli Jokowi baru terlihat setelah enam tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. /BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. /BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA – Genap setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memimpin Indonesia. Bagaimana pendapat para ahli terkait gaya kepemimpinan Jokowi di periode kedua?

Direktur Pusat Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan watak asli Jokowi baru terlihat setelah enam tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Feri menyebut periode kedua pemerintahan Jokowi merupakan kutukan.

“Jadi ada di dalam berbagai literasi soal hukum tata negara dan politik, ada yang namanya kutukan periode kedua. Di periode kedua itu tidak hanya muncul berbagai skandal, tapi watak asli seorang presiden yang represif,” kata Feri Amsari dalam tayangan Mata Najwa seperti dikutip Bisnis, Kamis (22/10/2020).

Feri mengatakan baru di era pemerintahan Jokowi seorang yang membawa bendera pusaka Merah Putih bisa masuk penjara.

Selain itu, pengamat hukum tersebut ikut menyoroti pembahasan Undang-Undang (UU) sapu jagad atau Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak melibatkan banyak masyarakat.

“Hari ini orang berkumpul ramai-ramai seluruhnya membahas ada UU yang tidak melibatkan publik sama sekali. Jokowi sadar betul dan tahu betul UU ini banyak bolong dan salah, tapi dia tidak peduli,” ucapnya.

Aktivis hukum tersebut mempertanyakan sisi mana Presiden Jokowi yang tidak represif. Menurutnya, sikap represif ditunjukkan Jokowo bukan hanya ke lawan politik, tetapi rakyat Indonesia.

Hal itu merujuk pada penangkapan beberapa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dilakukan oleh polisi setelah pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Orang yang menangkap lawan politiknya sudah pasti represif. UU yang tidak melibatkan banyak orang, pasti UU yang represif. Kalau mau membantah mestinya diperlihatkan bukti apa bahwa Jokowi demokratis? Tidak ada [demokratis] saya lihat,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper