Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus Nurhadi: KPK Panggil Tujuh Saksi

KPK memanggil tujuh orang saksi untuk mendalami penyidikan terhadap kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di MA pada 2011-2016 yang melibatkan Sekretaris MA, Nurhadi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 24 Juli 2020  |  15:04 WIB
Mantan Sekjen MA Nurhadi saat berada di Gedung KPK - Antara
Mantan Sekjen MA Nurhadi saat berada di Gedung KPK - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi untuk tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi dalam kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 - 2016.

Tujuh saksi yang dipanggil KPK adalah karyawan swasta/Legal Manager PT Multicon Indrajaya Terminal, FX Wisnu Pancara, dua ibu rumah tangga, Ay Lien dan Windy Adilla, dua karyawan swasta, Stevano Murphy dan Zulfan Zahar, serta dua wiraswasta, Wawan Sulistiawan dan Wresti Kristian Hesti S.

"Tujuh orang dipanggil penyidik sebagai saksi untuk tersangka NHD," ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Nurhadi dan Rezky Herbiyono bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) pada 16 Desember 2019 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016.

Ketiganya kemudian dimasukkan dalam status DPO sejak Februari 2020. Untuk tersangka Hiendra saat ini masih menjadi buronan.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun, penerimaan suap tersebut terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar, dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menemukan bukti permulaan cukup untuk mengembangkan kasus Nurhadi itu ke arah dugaan pencucian uang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK mahkamah agung Nurhadi

Sumber : Antara

Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top