Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Di Tengah Isu Covid-19, Presiden Bahas Tiga Opsi Soal UN 2020

Presiden Joko Widodo bersama menteri Kabinet Indonesia Maju membahas kebijakan mengenai ujian nasional atau UN 2020. Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah berhadapan dengan pandemi virus Corona atau Covid-19.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 24 Maret 2020  |  11:43 WIB
Presiden Joko Widodo merapikan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo merapikan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo bersama menteri Kabinet Indonesia Maju membahas kebijakan mengenai ujian nasional atau UN 2020. Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah berhadapan dengan pandemi virus Corona atau Covid-19.

“Kita tahu Covid-19 sangat mengganggu proses Pendidikan di tanah air dan kita juga telah melakukan kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Presiden membuka rapat terbatas soal Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020 melalui video conference, Selasa (24/3/2020).

Presiden melanjutkan bahwa situasi tersebut membawa dampak pada rencana ujian nasional. Sebanyak 8,3 juta siswa dari 106.000 satuan pendidikan seharusnya mengikuti ujian nasional 2020.

“Ada 3 opsi, yang dapat kita pilih apakah ujian nasional tetap dilaksanakan, yang kedua apakah ujian nasional ditunda waktunya, atau yang ketiga ditiadakan sama sekali,” kata Jokowi.

Prinsip utama dalam membuat keputusan tersebut adalah tidak merugikan hak dari 8,3 juta siswa tersebut.

Adapun seperti dilansir Antara, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Syaiful Huda mengatakan DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat pelaksanaan Ujian Nasional 2020 ditiadakan untuk melindungi siswa dari Covid-19. Nilai kumulatif rapor jadi opsi penentu kelulusan.

Huda mengatakan saat ini Kemendikbud mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN.

Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan atau online.

"Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah," ujar Syaiful dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah. Kelulusan siswa tingkat SMA dan SMP ditentukan melalui nilai kumulatif selama tiga tahun belajar. Bagi siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun belajar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi ujian nasional Virus Corona
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top