Bisnis.com, JAKARTA – Perseteruan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China masih mewarnai dinamika politik dan perekonomian global sepanjang 2019.
Upaya perundingan penyelesaian sengketa yang menempuh jalan panjang untuk mencapai titik temu, membuat prospek politik dan perekonomian dunia tahun ini masih penuh dengan ketidakpastian. Ketegangan hubungan kedua negara semakin memanas manakala perseteruan merembet ke konflik Hong Kong dan isu Uighur.
Di tengah isu perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia tersebut, isu pemakzulan Presiden AS Donald Trump oleh Kongres AS juga menarik sorotan dunia.
Selain isu AS dan perang dagang, sejumlah isu lainnya juga mewarnai perjalanan dunia dalam setahun ini, seperti masalah Brexit yang tak kunjung usai, demonstrasi Hong Kong yang tak berkesudahan, dan masih banyak lagi. Berikut kilas balik sejumlah peristiwa yang menarik perhatian dunia sepanjang 2019:
Januari, Putaran Baru Perundingan Dagang AS-China
Mengawali tahun ini, China dan Amerika Serikat melakukan pembicaraan perdagangan pertama sejak berlakunya gencatan perang dagang 90 hari yang disepakati pada akhir tahun lalu.
Perundingan dagang digelar dua kali, yakni pada 7-9 Januari di Beijing, China, dan pada 30-31 Januari di Washington DC, AS.
Kedua belah pihak berupaya keras mencari solusi terbaik yang dapat menyudahi konflik perdagangan antara kedua negara sebelum batas waktu periode terhentinya pengenaan tarif berakhir pada 1 Maret 2019.
Pemerintah AS dan China menyatakan telah membuat kemajuan dalam perundingan dagang tersebut. Namun Presiden Donald Trump mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan kedua negara tidak akan tercapai sampai ia dan Xi Jinping bertemu dalam waktu dekat.
Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih menegaskan kembali ancamannya untuk menaikkan tarif pada 1 Maret, apabila tidak tercapai kesepakatan perdagangan yang memuaskan. Pemerintahan Trump telah menyatakan untuk menaikkan tarif terhadap impor barang-barang senilai US$200 miliar asal China.
Februari, Pertemuan Trump dan Kim Jong-un
Pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Vietnam, setelah pertemuan bersejarah di Singapura tahun lalu, rupanya tak sesuai harapan.
Pada pertemuan tingkat tinggi yang digelar pada 28 Februari itu, keduanya gagal mencapai kesepakatan apapun mengenai denuklirisasi semenanjung Korea. Sebelumnya, baik Trump dan Kim telah menyatakan harapan untuk kemajuan dalam meningkatkan hubungan dan pada isu denuklirisasi.
Meski tak menghasilkan kesepakatan dan agenda pertemuan berakhir lebih cepat, Trump mengklaim pertemuan tersebut berjalan dengan produktif.
“Ini terkait sanksi [terhadap Korea Utara]. Pada dasarnya mereka ingin sanksi diangkat secara keseluruhan, tapi kami tidak dapat melakukan hal tersebut,” ujar Trump pada konferensi pers, seperti dikutip melalui Bloomberg, Kamis (28/2).
Pada kesempatan yang sama Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan AS menyebutkan tuntutan tambahan namun Korea Utara tidak siap untuk mengabulkannya.
Baik Trump maupun Pompeo menolak untuk mengatakan secara spesifik tuntutan apa yang ditolak oleh Kim, namun presiden mengindikasikan bahwa pemimpin Korea Utara tersebut tidak setuju untuk melanjutkan program denuklirisasi sebagai imbalan penghapusan sanksi.
Dalam konferensi pers tersebut Trump mengatakan bahwa Kim menawarkan untuk membongkar fasilitas nuklir di Yongbyon, Korea Utara, namun menurut Trump itu saja tidak cukup.
Pompeo menambahkan bahwa tanpa Yongbyon, negara tersebut tetap masih akan memiliki rudal, hulu ledak, dan unsur-unsur lain dari program nuklir yang tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat.
Maret, Teror di Christchurch
Serangan teror supremasis kulit putih di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood, Selandia Baru pada Jumat (15/3/2019) lalu, menjadi salah satu peristiwa teror yang mengundang duka mendalam dan keprihatinan dunia tahun ini.
Penembakan massal di dua masjid di kota Christchurch tersebut setidaknya menewaskan lebih dari 50 orang dan menyebabkan 20 orang lainnya luka-luka. Dua warga negara Indonesia (WNI) juga dilaporkan turut menjadi korban penembakan.
Tersangka yang diketahui bernama Brenton Tarrant bahkan merekam dan menyiarkannya aksi penyerangannya di Masjid Al Noor dengan aplikasi telepon selular bernama LIVE4 yang terhubung langsung ke Facebook selama 17 menit.
Dalam siaran langsung itu, Tarrant mengabadikan aksi membabi butanya saat menembak warga yang berkumpul di masjid Al Noor untuk ibadah salat Jumat. Video yang beredar memperlihatkan Tarrant yang berjalan ke arah masjid dan mulai menembaki setiap sudut ruangan. Para jemaah tampak tergeletak tak bergerak dan berlari untuk menyelamatkan diri.
Insiden ini pun mendapat simpati dan kecaman keras dari para tokoh dunia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menilai bahwa serangan tersebut terjadi karena iklim Islamofobia yang meningkat.
Sementara itu, dalam menyampaikan keprihatinannya, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan kembali urgensi untuk bekerjasama dengan baik secara global guna melawan Islamofobia dan menghilangkan intoleransi dan kekerasan ekstremisme dalam segala bentuknya.
Buntut dari serangan paling mematikan di Selandia Baru itu, Selandia Baru kemudian melarang kepemilikan semua jenis senjata api semi-otomatis bergaya militer dan senapan serbu (rifle).
April, Theresa May Ajukan Penundaan Brexit
Perdana Menteri Inggris Theresa May mengajukan penundaan Brexit hingga 30 Juni kepada Uni Eropa. Perpanjangan ini diajukan sebagai upaya May untuk menghindari pemilihan Eropa pada bulan selanjutnya yang dapat berdampak buruk bagi politik dalam negeri Inggris.
Namun, Uni Eropa berpendapat bahwa penundaan Brexit, jika memang terjadi setidaknya akan memakan waktu lebih lama. Apalagi dengan kebuntuan yang terjadi di parlemen Inggris.
Akhirnya para pemimpin Uni Eropa setuju untuk memperpanjang tanggal keluarnya Inggris dari blok tersebut hingga akhir Oktober 2019.
Perpanjangan Brexit dilakukan demi menghindari perpisahan tanpa kesepakatan yang dapat berakibat semrawut. Namun di sisi lain, perpanjangan batas waktu ini juga berisiko menimbulkan ketidakpastian politik selama enam bulan lebih lama atas hubungan Inggris dengan Uni Eropa.
Inggris sedianya dijadwalkan keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret tetapi May telah berulang kali gagal untuk membawa kesepakatan Brexit yang ia negosiasikan dengan UE disetujui oleh Parlemen Inggris.
Mei, Indonesia Presiden DK PBB
Indonesia mendapat giliran menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama sebulan penuh pada Mei lalu.
Selama menjabat sebagai Presiden DK PBB, Indonesia bertugas memimpin berbagai sidang, pertemuan, dan konsultasi. Indonesia juga diberi kepercayaan untuk mewakili dan berbicara atas nama DK PBB di hadapan seluruh negara PBB atau pihak ketiga lainnya.
Tema utama yang diusung Indonesia dalam kepemimpinan kali ini adalah Menabur Benih Perdamaian atau Investing in Peace.
Adapun Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 pada 2018. Indonesia berhasil mewakili kawasan Asia Pasifik setelah mengumpulkan 144 suara dari 193 negara PBB.
Juni, Demonstrasi Penolakan RUU Ekstradisi di Hong Kong
Pembahasan mengenai RUU Ekstradisi yang memungkinkan ekstradisi pelaku kriminal di Hong Kong ke China daratan telah mengundang aksi unjuk rasa tak berkesudahan selama berbulan-bulan di Hong Kong.
Penolakan terhadap RUU memuncak pada 9 Juni 2019, ketika pendemo, yang jumlahnya diklaim lebih dari sejuta orang, turun ke jalan menyuarakan protes. Aksi damai yang berlangsung hingga dini hari itu lalu berubah menjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa.
Ratusan pengunjuk rasa kembali turun ke jalanan, mengepung gedung parlemen beberapa jam sebelum pembahasan RUU oleh legislator, pada 12 Juni lalu. Mereka mengancam tidak akan berhenti sebelum pemerintah mencabut kebijakan tersebut. Pemerintah juga sempat menutup kantor-kantor pemerintahan di distrik keuangan kota tersebut, setelah aksi 12 Juni berakhir dengan bentrokan dan menimbulkan puluhan korban luka.
Setelah serangkaian aksi protes tersebut, pada 14 Juni, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengumumkan akan menunda pengajuan RUU Ekstradisi tanpa waktu yang ditentukan. Namun, rupanya hal itu tidak membuat demonstran puas, sebab mereka menginginkan adanya pencabutan total.
Pengunjuk rasa yang tak puas menuntut agar Lam mundur dari jabatannya. Aksi protes terus berlanjut hingga bulan-bulan berikutnya.
PM Theresa May Mengundurkan Diri
Perdana Menteri Inggris Theresa May memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 7 Juni 2019. May mengakui bahwa dia telah kehilangan dukungan Partai Konservatif setelah dirinya gagal mewujudkan Brexit pasca Referendum 2016.
May, yang dulunya mendukung keanggotaan Inggris di Uni Eropa, memenangkan tiket untuk menjabat sebagai perdana menteri pada pemilihan 2016. Menggantikan David Cameron, pencetus janji untuk menarik Inggris keluar dari Uni Eropa.
Pada janji kampanyenya, May berjanji akan memimpin proses Brexit sebagai fokus utama selama dia menjabat. Namun janji tersebut tidak terpenuhi.
May harus menghadapi beberapa kali situasi kritis dan penghinaan atas upayanya untuk mencari titik kompromi pada kesepakatan Brexit yang dapat diratifikasi oleh parlemen.
Juli, Boris Johnson Gantikan Theresa May Jadi Perdana Menteri Inggris
Boris Johnson terpilih sebagai ketua Partai Konservatif sekaligus menggantikan Perdana Menteri Inggris Theresa May pada akhir Juli lalu.
Kemenangannya itu menggiring babak baru sengketa Brexit dan tantangan konstitusional di dalam negeri. Pasalnya, anggota parlemen Inggris telah bersumpah untuk menjatuhkan pemerintah yang mencoba meninggalkan blok itu tanpa kesepakatan pemisahan diri dari Uni Eropa.
Johnson yang merupakan tokoh referendum Brexit 2016, memenangkan suara dari 92.153 anggota partai Konservatif, dibandingkan dengan total suara sebesar 46.656 untuk saingannya, Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt.
Hasil pemilihan pemimpin konservatif tersebut adalah kemenangan spektakuler bagi salah satu politisi Inggris yang paling flamboyan itu. Ini untuk pertama kalinya pendukung Brexit memimpin pemerintahan sejak Inggris memilih keluar dari Uni Eropa dalam Referendum 2016.
Agustus, Kashmir Bergejolak
Kashmir lagi-lagi menjadi pusat ketegangan antara India dan Pakistan. Hubungan kedua negara tetangga itu kembali memanas usai pemerintah India menyatakan akan mencabut status khusus yang telah disematkan ke Kashmir selama tujuh dekade.
Pemerintah India membatalkan ketentuan konstitusional dalam Pasal 370 yang memberikan status khusus untuk Kashmir dan memungkinkan negara bagian Jammu dan Kashmir untuk membuat undang-undang sendiri. Langkah ini diambil lantaran India ingin mengintegrasikan satu-satunya wilayah berpenduduk mayoritas Muslim itu dengan seluruh negara.
Keputusan India tersebut lantas mengundang reaksi Pakistan. Pemerintah Pakistan menyatakan mengajukan sengketa kawasan Kashmir ke Mahkamah Internasional setelah India berkeras mencabut status otonomi daerah itu. Pakistan bahkan menurunkan hubungan diplomatik dan menangguhkan perdagangan bilateral dengan India untuk menentang kebijakan India.
Wilayah Kashmir telah menjadi titik api utama antara kedua kekuatan nuklir, yang telah melalui tiga peperangan sejak Inggris meninggalkan subbenua India pada 1947.
Kashmir, sebuah wilayah di dataran Himalaya, telah menjadi objek sengketa antara India dan Pakistan sejak kemerdekaannya, dan diklaim sepenuhnya oleh keduanya. Dua dari tiga perang antarkedua negara terjadi untuk memperebutkan wilayah itu.
September, Serangan ke Fasilitas Minyak Saudi
Serangan pesawat nirawak atau drone terhadap fasilitas minyak milik Saudi Aramco di Arab Saudi pada awal September semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Serangan terhadap dua pabrik minyak Saudi Aramco terjadi pada pukul 03:31 dan 3:42 Sabtu dini hari (14/9/2019) waktu setempat. Serangan drone yang menyebabkan ledakan dan kebarakan hebat tersebut terjadi di dua pabrik Aramco yang berada di Abqaiq dan Khurais.
Abqaiq berjarak 60 km dari kantor pusat Aramco di Dhahran. Kilang minyak itu mengolah minyak mentah dari lapangan minyak raksasa Ghawar dan menyalurkannya untuk pasar ekspor melalui terminal Ras Tanura--fasilitas pemuatan minyak lepas pantai terbesar dunia--dan Juaymah.
Sementara itu, Khurasi berlokasi 190 km dari Dhahran, dan memiliki lapangan minyak terbesar kedua di Arab Saudi.
Serangan tersebut diklaim dilakukan oleh kelompok pemberontak Houthi Yaman, kelompok yang telah berperang melawan koalisi pimpinan Saudi-Uni Emirat Arab dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Yaman sejak 2015.
Menteri Energi Arab Saudi, Abdulazis bin Salman, mengatakan bahwa serangan drone terhadap kilang minyak Saudi Aramco menyebabkan gangguan sekitar 5,7 juta barel pasokan minyak mentah sekaligus mengancam ekonomi dunia.
Akibat serangan tersebut, produksi minyak di Abqaiq dan Khura terhenti sementara. Sedangkan produksi Aramco yang hilang mencapai separuhnya atau 50%.
Meski kelompok pemberontak Houthi Yaman mengklaim bertanggungjawab atas serangan tersebut, Amerika Serikat bersama kekuatan Eropa (Inggris, Jerman, dan Prancis) dan Arab Saudi meyakini bahwa Iran adalah dalang atas serangan tersebut. Iran sendiri telah menyangkal tuduhan tersebut.
Oktober, Indonesia Dewan HAM
Kabar baik kembali datang dari dalam negeri. Pada Oktober, Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2020—2022.
Dalam Sidang Umum ke-74 PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (17/10/2019), Indonesia diumumkan menjadi anggota Dewan HAM mewakili kawasan Asia Pasifik dengan perolehan suara tertinggi, yakni 174 suara.
Ada tiga hal yang akan diprioritaskan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM. Pertama, Indonesia akan konsisten mendorong pemajuan dan perlindungan HAM, baik di kawasan maupun di tingkat global. Kedua, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional. Ketiga, Indonesia akan memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan.
Ini adalah kelima kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM sebanyak empat kali, yaitu pada periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.
Keanggotaan Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara anggota melalui pemilihan langsung dan rahasia pada Majelis Umum PBB. Adapun keanggotaan Dewan HAM PBB terdiri dari Kawasan Afrika sebanyak 13 kursi; Kawasan Asia Pasifik 13 kursi; Kawasan Amerika Latin dan Karibia: 8 kursi; Kawasan Eropa Barat dan Negara Lainnya: 7 kursi; dan Kawasan Eropa Timur: 6 kursi.
Kematian Al-Baghdadi
Menjelang akhir Oktober, kabar kematian pemimpin ISIS Abu Bakar Al Baghdadi menyedot perhatian dunia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Trump menyebut bahwa Al Baghdadi tewas dalam operasi militer AS di wilayah Idlib Suriah. Baghdadi, yang telah memimpin kelompok jihad sejak 2010, bunuh diri dengan meledakkan rompi bunuh diri setelah melarikan diri ke terowongan buntu ketika pasukan AS mendekat.
Dia dilaporkan tewas bersama dua istrinya, namun rompi bunuh diri istrinya tidak meledak. Tiga anaknya juga tewas ketika al-Baghdadi meledakkan bom bunuh diri di terowongan buntu.
Baghdadi telah lama dicari oleh Amerika Serikat, sebagai kepala kelompok jihadis yang sempat menguasai wilayah besar Suriah dan Irak, mendeklarasikan kekhalifahan.
Para pemimpin dunia menilai kematian Baghdadi menandai titik balik dalam perjuangan melawan terorisme.
Penundaan Brexit dan Pemilu Ulang Inggris
.jpg)
Harapan merealisasikan Brexit tepat waktu pada 31 Oktober nyatanya gagal terwujud. Kepemimpinan baru Perdana Menteri Boris Johnson rupanya masih belum bisa membawa Inggris keluar dari kebuntuan politik terkait dengan Brexit.
Johnson kehilangan mayoritas di parlemen setelah memecat "aliansi pemberontak" dari 21 anggota parlemen yang menentangnya. Mereka memaksakan membuat undang-undang yang bertujuan memblokir Brexit "tanpa kesepakatan" pada 31 Oktober.
Kebuntuan tersebut pun mendorong Uni Eropa mempertimbangkan penundaan Brexit yang akhirnya disepakati ditunda hingga akhir Januari mendatang. Bersamaan dengan itu, Parlemen Inggris juga sepakat untuk mengadakan pemilihan umum pada 12 Desember guna mendukung upaya Johnson dalam mencoba memecahkan kebuntuan politik.
November, Campur Tangan AS dalam Konflik Hong Kong dan Isu Uighur
Presiden Donald Trump menandatangani legislasi yang menunjukkan dukungan AS untuk para pengunjuk rasa di Hong Kong.
Undang-undang tersebut akan memungkinkan tinjauan tahunan status perdagangan khusus Hong Kong di bawah hukum Amerika dan sanksi terhadap pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia ataupun merongrong otonomi kota Hong Kong.
Undang-undang baru ini muncul tepat ketika Washington dan Beijing telah menunjukkan tanda-tanda progres menuju apa yang Gedung Putih sebut sebagai kesepakatan "fase satu" guna meringankan dampak perang dagang.
Sepekan kemudian, DPR AS menyetujui RUU yang dapat memberikan kewenangan kepada pemerintahan Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap China atas dugaan penindasan yang diterima kaum minoritas Muslim Uighur.
Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri China menyebut RUU itu sebagai serangan jahat terhadap China dan gangguan serius dalam urusan internal negara itu.
Dukungan AS Terhadap Hak Pemukiman Israel di Tepi Barat
Setelah mengakui pencaplokan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada Maret lalu, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump lagi-lagi menunjukkan dukungannya terhadap Israel yang menuai kontroversi.
Pada November lalu, AS menyatakan secara efektif mendukung hak Israel untuk membangun permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat, Palestina yang didudukinya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan bahwa pembangunan permukiman sipil Israel di wilayah tersebut tidak melanggar hukum internasional. Padahal sebelumnya, selama empat dekade terakhir AS berpandangan sebaliknya.
Namun, Pompeo mengatakan bahwa perubahan sikap AS ini tidak dimaksudkan untuk berprasangka terhadap status wilayah Tepi Barat, yang Palestina harapkan akan menjadi bagian dari negara Palestina. Status wilayah tersebut menjadi hal untuk dinegosiasikan oleh warga Israel dan Palestina
Indonesia turut bereaksi atas pernyataan AS tersebut. Indonesia menolak secara tegas pernyataan AS dan menyatakan bahwa pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa Indonesia konsisten menentang tindakan Israel membangun pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Indonesia menilai pembangunan pemukiman ilegal merupakan de facto aneksasi dan menjadi penghalang upaya perdamaian berdasar solusi dua negara.
Desember, Fase Baru Brexit, Pemakzulan Trump, dan Kesepakatan Dagang
Boris Johnson Menang Besar di Pemilu Inggris
Kemenangan mayoritas Perdana Menteri Boris Johnson dalam pemilihan umum Inggris yang digelar pada 12 Desember 2019, mengakhiri kebuntuan politik atas penyelesaian Brexit.
Partai Konservatif berhasil meraih kemenangan besar dengan memenangkan 364 kursi dari 650 kursi parlemen dalam pemilu. Mayoritas kursi yang diraih partai pimpinan Johnson itu akan memberinya lebih banyak kekuatan untuk memuluskan rencananya soal Brexit, setelah hampir 4 tahun terhambat.
Johnson berencana untuk mempercepat proses legislasi melalui Parlemen demi memenuhi tenggat waktu Brexit yang saat ini ditetapkan pada 31 Januari 2020.
Pemakzulan Trump
Wacana pemakzulan Presiden Donald Trump yang ramai bergulir dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat melalui mekanisme pemungutan suara.
Lewat voting yang digelar pada Rabu malam (18/12), DPR AS mengesahkan dua pasal pemakzulan Trump, yakni pasal penyalahgunaan kekuasaan dan pasal tindakan menghalangi penyelidikan di Kongres.
Dengan keputusan tersebut, DPR menjadikan Trump sebagai presiden ketiga dalam sejarah AS yang menghadapi pemakzulan.
Diperkirakan Senat yang dikuasai Partai Republik akan menggelar sidang atas hasil keputusan DPR tersebut pada Januari mendatang.
Dibutuhkan mayoritas dua pertiga dukungan suara dari 100 anggota Senat untuk memakzulkan Trump. Itu berarti setidaknya butuh 20 anggota fraksi Republik untuk bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara melawan Trump.
Kesepakatan Dagang AS-China
Menjelang bergantinya tahun, akhirnya AS dan China mencapai kesepakatan perdagangan fase pertama.Kesepakatan yang diumumkan pada 13 Desember 2019 itu mendorong Trump untuk menunda rencana untuk pajak impor baru pada produk-produk China dan mengurangi beberapa tarif eksisting.
Namun, kebijakan AS akan bergantung pada komitmen China untuk meningkatkan pembelian produk pertanian AS, seperti kedelai dan daging babi, serta komitmen lain terkait kekayaan intelektual, transfer teknologi secara paksa, dan mata uang.
Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa Washington dan Beijing tengah mengatur penandatanganan kesepakatan dagang fase pertama, setelah dirinya berdiskusi dengan Presiden China Xi Jinping.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
